DEPOK | FOKUSKOTA.com – Upaya Pemerintah Kota Depok untuk keluar dari tekanan persoalan sampah kini memasuki fase paling menentukan. Proyek pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) modern yang digadang sebagai solusi jangka panjang disebut telah siap secara teknis dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi sebelum pelaksanaan dimulai.
Koordinator Tim Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kota Depok, Ratu Ratna Damayani, menegaskan seluruh komponen teknis proyek telah melalui kajian matang dan menyeluruh. Tahapan yang tersisa, kata dia, bukan lagi pada aspek teknologi, melainkan penyempurnaan proses birokrasi.
“Dari sisi teknis, semuanya sudah selesai. Verifikasi teknologi telah dilakukan secara panjang, mulai dari uji kapasitas, skema pengolahan, hingga hasil akhir dan pemanfaatannya. Saat ini tinggal penyelesaian administrasi,” ujar Ratu di kediamannya di Jalan Pemuda, Depok, Sabtu (28/3/2026).
Ia menjelaskan, penentuan teknologi dilakukan secara komprehensif dan tidak instan. Pemerintah memastikan sistem yang dipilih tidak hanya berfungsi secara mekanis, tetapi juga relevan dengan kondisi dan tantangan nyata Kota Depok.
Berbagai aspek telah diuji, mulai dari kemampuan mengolah sampah campuran, efisiensi operasional, hingga kepastian pemanfaatan hasil olahan agar tidak berhenti pada tahap pemrosesan semata.
“Bukan sekadar alat bisa berjalan, tetapi output-nya harus jelas—menjadi apa, ke mana disalurkan, dan bagaimana keberlanjutannya. Semua sudah dikunci pada tahap teknis,” tegasnya.
Dalam rancangan yang disusun, fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari, mencakup sampah rumah tangga dan sektor komersial. Kapasitas tersebut dirancang untuk menjawab dua persoalan utama sekaligus: peningkatan sampah harian dan penumpukan lama di TPA Cipayung yang kini dalam kondisi kritis.
Ratu menilai tekanan terhadap TPA Cipayung tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Kehadiran TPS modern, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Kita menghadapi dua beban sekaligus: sampah harian yang terus bertambah dan timbunan lama yang sudah overload. Keduanya masuk dalam desain sistem ini, meskipun penanganan timbunan lama dilakukan bertahap,” ungkapnya.
Teknologi yang akan digunakan memiliki kemampuan memisahkan sampah organik dan anorganik secara lebih efektif, sekaligus menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi, salah satunya Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif bagi industri.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, tetapi juga mendorong sistem pengelolaan berbasis nilai tambah yang sejalan dengan konsep ekonomi sirkular.
“Ini bukan sekadar menyelesaikan sampah, tetapi mengubahnya menjadi sumber energi. Di situlah nilai tambah yang kita dorong,” ujarnya.
Ratu juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi yang telah menerapkan teknologi serupa. Hasilnya, sistem tersebut dinilai mampu beroperasi di kawasan padat tanpa menimbulkan gangguan seperti bau maupun pencemaran visual.
“Kami sudah melihat langsung. Lokasinya dekat sekolah hingga kawasan komersial dan hotel, tetap bersih dan tanpa bau. Artinya, teknologi ini layak diterapkan di Depok,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi. Sistem harus dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Di tingkat hulu, masyarakat dituntut disiplin memilah sampah dari rumah. Pada tahap menengah, sistem pengangkutan perlu ditata lebih efisien. Sementara di hilir, TPS modern menjadi simpul utama pengolahan.
“Ini ekosistem. Tidak bisa berdiri sendiri. Jika hulunya tidak berjalan, hilir akan terbebani,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya budaya memilah sampah di masyarakat sebagai tantangan serius. Tanpa perubahan perilaku, beban teknologi akan meningkat dan berpotensi menurunkan efisiensi sistem.
“Jika sampah masih tercampur, beban teknologi akan jauh lebih besar. Padahal jika dipilah sejak awal, prosesnya jauh lebih efisien,” tegasnya.
Selain itu, penguatan regulasi dinilai krusial untuk memastikan transformasi berjalan konsisten. Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban pemilahan, skema retribusi, hingga sanksi.”Perda menjadi dasar penting untuk menjaga disiplin dan konsistensi di lapangan,” jelasnya.
Optimalisasi TPS 3R juga akan diperkuat sebagai penyaring awal sebelum sampah masuk ke fasilitas utama. Langkah ini bertujuan menekan beban pengolahan di hilir dan mempercepat penanganan di lapangan.
Di sektor pengangkutan, pembenahan menyeluruh juga menjadi perhatian. Modernisasi armada dan pengaturan distribusi sampah dinilai sebagai bagian penting dari reformasi sistem.
“Pengangkutan adalah kunci. Harus lebih tertata, bersih, dan ke depan memungkinkan pemisahan sesuai jenis sampah,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, Ratu mengakui proyek ini membutuhkan investasi besar. Karena itu, pengelolaan sampah harus menjadi kerja kolaboratif lintas sektor, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi.
Terkait penetapan tipping fee, pembahasan telah dilakukan bersama mitra melalui konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta konsultan lingkungan dari Universitas Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelayakan finansial dan keberlanjutan lingkungan.
Saat ini, proyek telah memasuki tahap finalisasi perjanjian kerja sama sebelum penandatanganan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga akan menyampaikan perkembangan tersebut kepada legislatif sebagai bagian dari penguatan sinergi antarlembaga.
Dengan kesiapan teknis yang telah rampung dan pelaksana yang siap bergerak, hambatan tersisa kini hanya pada penyelesaian administratif.”Jika administrasi selesai, pembangunan bisa langsung dimulai. Ini benar-benar tinggal selangkah lagi,” tegas Ratu.
Di tengah kondisi TPA Cipayung yang semakin kritis, percepatan proyek ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak.
Bagi Depok, persoalan sampah bukan lagi sekadar urusan angkut dan buang, melainkan momentum transformasi menuju sistem yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah adalah ujian bersama. Bukan hanya soal teknologi, tetapi komitmen kolektif untuk berubah. Jika semua pihak bergerak searah, Depok tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun masa depan yang berkelanjutan,” tutup Ratu. (HT)
