DEPOK | Fokuskota.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto, memberikan apresiasi terhadap realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Apresiasi ini disampaikan lantaran pendapatan daerah dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) berhasil melampaui total belanja yang dianggarkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghasilkan surplus anggaran sekitar Rp500 miliar.
Namun, menurut Fraksi PKB, lanjut Siswanto, dengan cermat menurutnya surplus ini bukan berarti dana segar yang bisa langsung dimanfaatkan. “Surplus tersebut semestinya bisa diantisipasi sebelumnya dengan meningkatkan belanja anggaran, sehingga program-program yang dirancang tidak terkendala dalam pelaksanaannya,” ujar Ketua Fraksi PKB, Siswanto, usai sidang Paripurna DPRD, Senin, (7/6/2025) .
Selain itu, PKB menyoroti adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang cukup besar, menandakan tidak semua OPD mampu merealisasikan programnya secara maksimal. Siswanto menjelaskan, tercatat SILPA mencapai Rp224 miliar, dengan Dinas Pendidikan menjadi salah satu penyumbang terbesar, dari total anggaran Rp1 triliun hanya terealisasi sekitar Rp900 miliar.
Meski demikian, Siswanto menegaskan, Fraksi PKB tetap mengapresiasi kinerja pemerintah sebelumnya, termasuk peran Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri, yang dinilai turut berkontribusi dalam menjalankan program-program prioritas. “Realisasi APBD 2024 cukup baik. Dan kami melihat kehadiran Pak Supian Suri sebagai Sekda menjadi bagian penting dari proses ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya optimalisasi program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Program ini dinilai sejalan dengan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menekankan agar tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan. “Kami berharap program ini menjadi perhatian serius dan didukung maksimal melalui APBD agar berjalan sesuai harapan,” tegas Siswanto.
Terkait penghapusan program santunan kematian yang menuai perdebatan, Fraksi PKB menilai kebijakan tersebut wajar, mengingat data kemiskinan di Kota Depok menunjukkan tren penurunan. Selain itu, program santunan kematian tidak tercantum dalam visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Supian Suri – Chandra. “Kalau memang tidak masuk dalam RPJMD 2025 dan tidak menjadi bagian dari visi-misi kepala daerah, wajar jika program ini dihapus,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fraksi PKB mengingatkan bahwa realisasi PAD tahun ini memiliki potensi hingga Rp4 triliun. Untuk itu, perencanaan dan pengalokasian anggaran ke depan diharapkan lebih tepat sasaran dan maksimal dalam eksekusinya. (RN)
