DEPOK| FOKUSKOTA.com – Langkah serius membangun kualitas kader politik berbasis pendidikan mulai ditunjukkan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok melalui penjajakan kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa.
Kolaborasi ini diproyeksikan bukan sekadar hubungan kelembagaan biasa, melainkan sebagai fondasi awal dalam membentuk generasi kader politik yang tidak hanya piawai di lapangan, tetapi juga matang secara intelektual, kuat secara etika, dan paham terhadap aspek hukum serta tata kelola pemerintahan.
Ketua DPD PSI Kota Depok yang juga anggota DPRD Kota Depok, St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., M.M., M.H., menegaskan bahwa dinamika politik ke depan menuntut hadirnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas lebih dari sekadar kemampuan komunikasi atau popularitas semata.
Menurutnya, kader politik masa depan harus dibekali dengan pemahaman hukum yang kokoh, kecakapan membaca arah kebijakan, serta kemampuan merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks.
“Politik tanpa pemahaman hukum berisiko melahirkan keputusan yang lemah secara legal. Sebaliknya, hukum tanpa pemahaman politik bisa kehilangan konteks sosialnya. Karena itu, keduanya harus dipelajari secara utuh dan terintegrasi,” ujar Binton saat kunjungan ke STIHP Pelopor Bangsa, Depok, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai, dalam praktik demokrasi modern, kader politik tidak cukup hanya berorientasi pada kemenangan kontestasi elektoral. Lebih dari itu, mereka juga harus memahami bagaimana kebijakan lahir, bagaimana sistem hukum bekerja, dan bagaimana prinsip keadilan diterjemahkan ke dalam keputusan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Binton menjelaskan, pola kerja sama yang tengah dibangun akan diarahkan pada sistem kaderisasi yang terstruktur dan berlapis. Pada tahap awal, para kader akan diperkenalkan pada fondasi dasar hukum dan politik, mulai dari sistem ketatanegaraan, fungsi lembaga negara, hingga prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya, pembelajaran akan diperluas ke ranah yang lebih aplikatif, seperti penyusunan kebijakan publik, komunikasi politik, manajemen konflik, advokasi sosial, hingga kemampuan membaca dan menganalisis persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar belajar teori di ruang kelas. Kami ingin kader mampu membaca situasi, memahami regulasi, dan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks nyata,” tegasnya.
Tak hanya berhenti pada gagasan, PSI Depok juga membuka peluang lebih luas bagi para kader untuk menempuh pendidikan formal di STIHP Pelopor Bangsa. Skema yang tengah dijajaki meliputi dukungan beasiswa, keringanan biaya pendidikan, hingga fasilitasi pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas akademik kader.
Menurut Binton, langkah ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kultur politik yang lebih sehat, rasional, dan berbasis kompetensi.
“Kami tidak ingin melahirkan kader instan. Proses pendidikan harus dijalani dengan disiplin dan keseriusan. Justru dari proses itulah kualitas akan terbentuk,” katanya.
Sementara itu, Ketua STIHP Pelopor Bangsa, Dr. M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai kolaborasi antara institusi pendidikan dan organisasi politik menjadi langkah penting dalam memperkuat peran kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan karakter kepemimpinan.
Menurutnya, sinergi antara dunia akademik dan praktik politik akan menciptakan ruang belajar yang lebih relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami merasa terhormat atas kunjungan ini. Kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk bersama-sama membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan,” ujarnya.
Ali menekankan bahwa hukum dan politik sejatinya merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi, arah, dan dampak yang benar-benar bermanfaat bagi publik.
“Kalau kita ingin maju dan cerdas, semuanya berawal dari pendidikan. Di sinilah peran penting lembaga pendidikan dalam mencetak generasi yang berkualitas,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di STIHP Pelopor Bangsa tidak hanya berorientasi pada aspek akademik semata, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, etika, dan kemampuan implementatif. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial, pemerintahan, maupun politik praktis.
“Hukum dan politik saling menguatkan. Kebijakan publik lahir dari proses politik, tetapi harus berlandaskan hukum. Di sinilah pendidikan menjadi sangat krusial,” jelasnya.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, kampus juga membuka ruang bagi kader PSI Depok untuk berkembang melalui berbagai aktivitas akademik dan sosial, mulai dari perkuliahan, forum diskusi, penelitian, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Adapun terkait teknis pelaksanaan kerja sama, termasuk skema beasiswa dan mekanisme program, kedua belah pihak sepakat akan melakukan pembahasan lanjutan agar implementasi program dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi dampaknya akan sangat besar bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Kolaborasi antara PSI Depok dan STIHP Pelopor Bangsa ini juga dipandang sebagai ikhtiar untuk membangun budaya politik yang lebih dewasa dan berbasis pengetahuan. Dengan meningkatnya kualitas kader, proses demokrasi diharapkan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga semakin substansial dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ke depan, kerja sama ini dirancang untuk berkembang menjadi program berkelanjutan yang mencakup pelatihan kepemimpinan, seminar, riset bersama, hingga pengembangan kurikulum yang selaras dengan tantangan dunia hukum dan politik masa kini.
Melalui langkah ini, PSI Depok dan STIHP Pelopor Bangsa optimistis dapat ikut melahirkan generasi emas—generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan ketajaman strategi dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. (Ht)
