DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B, H. Hamzah, menyoroti ketimpangan serius antara data kemiskinan resmi dan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Kota Depok. Ia menegaskan penataan ulang data Universal Health Coverage (UHC) menjadi langkah mendesak agar anggaran kesehatan tidak salah sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamzah pada Minggu (8/2/2026). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Depok saat ini sekitar 2.024.664 jiwa. Dengan persentase kemiskinan 2,31 persen, jumlah warga miskin di Depok seharusnya berada di kisaran 46.770 jiwa.
“Kalau kita pakai data BPS, angka kemiskinan Depok 2,31 persen. Artinya penduduk miskin sekitar 46 ribu orang. Tapi data pembiayaan BPJS PBI tahun 2025 mencapai sekitar 300 ribu orang. Ini selisihnya sangat jauh dan harus dijelaskan secara rasional,” tegas Hamzah.
Menurutnya, ketidakseimbangan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi ulang data penerima bantuan agar anggaran publik benar-benar melindungi kelompok paling rentan. Ia menekankan bahwa program kesehatan untuk warga miskin harus berbasis data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hamzah memastikan DPRD mendukung penuh langkah pembaruan data agar bantuan tidak melebar ke kelompok yang sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri. Di sisi lain, ia menegaskan warga miskin tidak perlu khawatir karena hak mereka tetap menjadi prioritas.
“Tujuan kita bukan mengurangi perlindungan, tapi memastikan yang berhak tidak tersisih. Anggaran harus fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembenahan data UHC menjadi bagian dari komitmen transparansi dan keadilan sosial. Pemerintah daerah bersama DPRD disebut tengah mendorong sistem pendataan yang lebih presisi agar kebijakan kesehatan berjalan efektif, efisien, dan dipercaya publik.(Ht)
