DEPOK | FOKUSKOTA.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok menyampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada hari Selasa (24/2/2026). Dalam penyampaiannya, Fraksi menegaskan komitmen kuat untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar benar-benar terakomodasi dalam kebijakan dan anggaran Pemerintah Kota Depok Tahun 2026.
Kegiatan reses dilaksanakan oleh lima anggota Fraksi PDI Perjuangan selama empat hari, sejak 29 Januari hingga 1 Februari 2026, secara tatap muka di daerah pemilihan masing-masing. Reses tersebut menyerap berbagai tanggapan, aspirasi, serta pengaduan masyarakat yang mencerminkan kebutuhan riil warga Kota Depok.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Indah Ariani di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat sipil dan TNI-Polri, Fraksi PDI Perjuangan memaparkan hasil reses berdasarkan bidang komisi.
“Seluruh aspirasi yang kami terima adalah suara rakyat yang wajib kami perjuangkan. Negara harus hadir, pemerintah daerah harus berpihak, dan rakyat harus merasakan manfaat nyata pembangunan,” tegas Indah Ariani dalam forum paripurna.
Komisi A: Penguatan Tata Kelola dan Perlindungan Sosial
Di bidang pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih tingginya angka pengangguran. Pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan pro-rakyat dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal serta membuka peluang usaha seluas-luasnya.
Selain itu, pembenahan data perlindungan sosial (DTSEN/DTKS) menjadi perhatian serius. Masih adanya warga tidak mampu yang belum terdata atau belum tepat sasaran dinilai harus segera diperbaiki melalui penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
Fraksi juga mendorong peningkatan insentif RT/RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, serta penguatan siskamling dan sarana pos ronda demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dukungan terhadap UMKM melalui bantuan tenda, akses permodalan, dan program pemberdayaan ekonomi turut menjadi prioritas.
Komisi B: Ekonomi Rakyat Harus Jadi Arus Utama
Di bidang perekonomian dan keuangan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa kebijakan ekonomi daerah Tahun 2026 harus berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat. Investasi yang masuk ke Depok harus berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal dan penguatan sektor UMKM.
Optimalisasi bantuan sosial berbasis data yang akurat dan transparan juga menjadi tuntutan, agar program benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
Komisi C: Infrastruktur dan Penanganan Banjir Mendesak
Pada bidang pembangunan, aspirasi masyarakat dinilai sangat konkret dan mendesak. Peningkatan infrastruktur jalan dan drainase menjadi kebutuhan utama guna memperlancar mobilitas dan mencegah banjir.
Pembangunan turap untuk mencegah longsor dan erosi, peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Beji dan wilayah lainnya juga menjadi sorotan. Fraksi turut menyoroti pentingnya pengadaan dan hibah lahan bagi posyandu yang hingga kini belum memiliki lahan mandiri.
Komisi D: Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Tak Boleh Tertunda
Di bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa negara wajib hadir melindungi warga tidak mampu. Dalam sektor kesehatan, diusulkan pengadaan laptop untuk digitalisasi posyandu, ambulans siaga, peningkatan alat kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit.
Fraksi juga menegaskan komitmen agar tidak ada warga Depok yang takut berobat karena alasan biaya. Jaminan kesehatan harus benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi mendorong penambahan bantuan sekolah bagi siswa kurang mampu, prioritas beasiswa kuliah gratis bagi warga berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta penguatan sarana dan prasarana PAUD. Komitmen besar ditegaskan: Tahun 2026 tidak boleh ada anak Depok yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
Tak kalah penting, penyediaan sarana olahraga, ruang terbuka, dan fasilitas kepemudaan dinilai strategis untuk menciptakan generasi sehat, produktif, serta menjauhkan anak-anak dari ketergantungan gawai.
Menutup laporan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh aspirasi hasil Reses I Tahun Anggaran 2026 adalah suara rakyat yang wajib diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Negara harus hadir. Pemerintah daerah harus berpihak. Dan rakyat harus merasakan manfaat nyata pembangunan,” tegas indah
Dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal setiap aspirasi agar benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata bagi masyarakat Kota Depok.(Ht)
