DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat menggelar sosialisasi komunikasi (soskom) di RT 03 RW 12, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat setempat (01/11/2025).
Dalam suasana yang hangat dan interaktif, warga Tapos menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan terkait pembangunan di wilayah mereka.
Isu-isu seperti pengelolaan sampah yang efektif di tingkat RW, kelanjutan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), transparansi pengelolaan Dana RW, hingga kendala dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi topik utama dalam diskusi tersebut.
Hamzah menyatakan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dicatat dengan seksama dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Aspirasi warga adalah kompas bagi kami dalam menentukan arah pembangunan Depok yang lebih baik,” ujarnya.
Selain mendengarkan aspirasi, Hamzah juga menyampaikan informasi mengenai berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program-program tersebut meliputi pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti dengan nilai di bawah Rp200 juta, pembangunan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di setiap kelurahan, serta program pemberdayaan UMKM untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lingkungan.
Salah satu isu yang paling mendesak bagi warga Tapos adalah kebutuhan akan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah mereka. Saat ini, lulusan SD di Tapos harus melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah yang berada di luar wilayah, seperti Cimpaeun atau Sukamaju Baru, yang menimbulkan kendala dari segi jarak dan biaya transportasi.
Menanggapi hal ini, Hamzah menegaskan bahwa DPRD akan berupaya keras untuk memperjuangkan pendirian SMPN di Tapos sebagai prioritas utama dalam sektor pendidikan.
Ia menilai bahwa pembangunan sekolah negeri baru di wilayah tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
“Kami akan mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan kajian lokasi dan anggaran untuk pembangunan SMPN di Tapos. Ini adalah investasi penting untuk masa depan generasi muda Depok,” tegasnya.
Hamzah menambahkan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Depok sebagai kota layak anak dan berkeadilan. Ia berharap aspirasi ini dapat diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun mendatang.
Kegiatan soskom ini menjadi momentum penting bagi warga dan wakil rakyat untuk membangun komunikasi yang efektif dan saling memahami.
Melalui kegiatan ini, Hamzah berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi landasan bagi setiap program pembangunan yang dilaksanakan.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas pola komunikasi langsung seperti ini ke seluruh wilayah Kota Depok agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah daerah dapat disusun berdasarkan masukan nyata dari masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.
Kegiatan soskom ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, di mana warga dapat berinteraksi langsung dengan Hamzah dan menyampaikan aspirasi mereka secara lebih mendalam tutupnya(ht)
