JAKARTA,fokuskota.com
Menyoal pernyataan yang dilontarkan oleh wartawan senior, Edy Mulyadi pada sebuah forum baru-baru ini dinilai sebagian kalangan dinilai kontroversial.
Namun, tidak begitu dengan Direktur Eksekutif Forum Rakyat Desa (Fordes) Rusdy Setiawan Putra yang meminta pihak Pemerintahan Jokowi tidak baper.
Menurutnya, masalah itu sebaiknya dilihat dari sudut pandang obyektif, terutama terkait beberapa ungkapan yang disampaikan. Salah satunya, kata Rusdy adalah ungkapan ‘Jin Buang Anak’ yang sudah sangat familiar di Indonesia.
“Ungkapan sebenarnya ingin menggambarkan bahwa suatu tempat yang jauh dan belum menjadi tempat yang selayaknya dijangkau oleh suatu masyarakat. Jadi saya menilai tidak mengandung unsur pelanggaran hukum,” tegas Edy Rabu, (27/01/ 2022)
Masih kata Rusdy, konteks yang disampaikan oleh Edy Mulyadi adalah murni kritik terhadap obyek pemerintah yang akan dijadikan tempat atau wilayah Ibu Kota Negara (IKN).
“Pemerintah atau siapapun yang menjadi obyek kritik yang dikatakan Edy Mulyadi, jangan kebakaran jenggot dan terlalu berlebihan,” ujarnya.
Pemerintah, tambah Rusdy, tidak bisa anti terhadap kritik yang dilontarkan oleh masyarakat. Terlebih, kritik yang disampaikan memiliki dasar pijakan yang kuat terhadap suatu kebijakan yang justru melanggar hukum karena melindungi para koleganya.
“Misalnya lahan yang akan menjadi wilayah Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Faktanya, lahan yang akan dijadikan Ibu Kota baru itu adalah hutan, lahan pertambangan batubara dan penuh dengan lobang-lobang bekas tambang,” jelas Rusdy.
Rusdy menilai, bila orientasi kritik tersebut jangan sampai melebar sehingga ada upaya mengarah adu domba diantara anggota masyarakat.
Ia juga mengharapkan bila Pemerintah bisa lebih cerdas dalam menghadapi kritik dari masyarakat atau golongan manapun. Terlebih kritik yang disampaikan Edy Mulyadi, bukan asbun atau asal bunyi. Tetapi memiliki dasar pijakan yang kuat atas persoalan yang ada terkait persoalan Ibu Kota Negara.
“Pemerintah jangan selalu menganggap orang yang mengkritik adalah musuh. Pemerintah jangan seolah tidak peduli dengan pernyataan yang diungkapkan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bersikap egois dan masa bodo kepada rakyat yang cerdas dalam melontarkan kritik,” tegas Rusdy.
Apalagi, tambah Rusdy, saat ini masyarakat jadi semakin tahu, siapa-siapa saja pemilik lahan yang bakal dibaangun menjadi Ibu Kota Negara. Ia pun lantas menyebutkan nama-nama yang memiliki lahan di Ibu Kota Negara yang baru.
“dikuasai oleh pengusaha dari Jakarta. Sebut saja Sukanto Tanoto, Hasyim Jojohadikusumo, Reza Herwindo, Luhut Binsar Panjaitan dan masih ada lagi nama lainnya. Oleh karena itu, Edy Mulyadi menyampaikan kritik sosial terkait rencana Ibu Kota Negara di atas lahan milik orang-orang terkenal dan itu menjadi haknya,” pungkasnya. (Haris)
