DEPOK | FOKUSKOTA.com – Komunikasi politik lintas partai di Kota Depok kian menguat seiring kunjungan jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada hari Jum’at ,(11/4/2026) di Jalan Siliwangi. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi strategis terkait penguatan demokrasi dan kelembagaan partai politik.
Kedatangan ketua Heridianto beserta pengurus PKS Kota Depok disambut langsung oleh Ketua DPC PKB, M. Faizin, bersama jajaran pengurus. Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan yang disebut sebagai bagian dari rangkaian halal bihalal sekaligus konsolidasi antarpartai.
M. Faizin menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menilai silaturahmi lintas partai sebagai langkah penting dalam membangun komunikasi politik yang sehat dan berkelanjutan.
“Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarpartai dalam mendorong pembangunan Kota Depok,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya gagasan untuk membentuk forum komunikasi rutin antarpartai politik, yang dapat dikemas dalam pertemuan informal seperti coffee morning para ketua partai. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Namun demikian, dalam kesempatan tersebut Faizin juga menyoroti secara tegas isu bantuan keuangan partai politik (banpol) yang dinilai masih jauh dari ideal. Ia mengungkapkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian serius dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Depok.
“Saya menyampaikan secara kritis dalam rapat pansus LKPJ, bahwa perhatian terhadap bantuan politik di Kota Depok masih sangat minim. Padahal banyak program yang dijalankan pemerintah melalui Kesbangpol sejatinya merupakan domain partai politik, seperti pendidikan politik pemilih pemula dan penguatan toleransi,” tegasnya.
Faizin menjelaskan bahwa saat ini besaran banpol di Kota Depok masih berada di angka Rp3.000 per suara, jauh tertinggal dibandingkan daerah lain yang telah mencapai Rp9.000 hingga Rp15.000. Ia menilai kondisi ini tidak sebanding dengan kebutuhan partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
“Dengan kapasitas fiskal Depok yang cukup tinggi, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan banpol. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kualitas demokrasi dan partisipasi publik,” ujarnya.
Menurutnya, usulan kenaikan banpol juga mendapat dukungan dari berbagai fraksi di DPRD, termasuk Gerindra, PDI Perjuangan, hingga PKS. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut telah menjadi kesadaran bersama lintas partai.
Faizin menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Pemerintah Kota, khususnya melalui Kesbangpol, serta pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD dan pimpinan partai politik dalam menentukan besaran banpol secara proporsional.
“Harus ada standar dan klasifikasi yang jelas. Tidak bisa disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan peran partai dalam membangun demokrasi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya penataan hibah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) secara proporsional, dengan mempertimbangkan skala dan kontribusi masing-masing organisasi.
Di akhir pernyataannya, Faizin berharap silaturahmi lintas partai seperti ini dapat terus berlanjut dan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat peran partai politik, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Depok.
“Kolaborasi dan komunikasi adalah kunci. Dengan sinergi yang baik, kita optimistis dapat mendorong pembangunan kota yang lebih partisipatif dan berkeadilan,” pungkasnya.(Ht)
