DEPOK | FOKUSKOTA.com – Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kembali mencuat dan menjadi perhatian utama dalam agenda reses Edi Masturo di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis (7/5/2026). Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan penuh keakraban itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi beban kehidupan sehari-hari.
Mulai dari kondisi drainase lingkungan yang buruk, jalan rusak, hingga meningkatnya angka pengangguran menjadi keluhan yang mendominasi forum. Namun di antara berbagai persoalan tersebut, kondisi rumah tidak layak huni menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan kualitas hidup keluarga.
Banyak warga mengaku masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Sebagian bangunan dinilai tidak lagi aman ditempati, terutama saat musim hujan tiba. Selain berdampak terhadap kenyamanan, kondisi hunian yang tidak memadai juga berpengaruh terhadap kesehatan keluarga dan tumbuh kembang anak.
Menanggapi hal tersebut, Edi Masturo menegaskan bahwa kebutuhan akan rumah layak huni tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil. Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang proyek besar dan infrastruktur megah, melainkan bagaimana masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan bermartabat.
“Masih banyak warga yang membutuhkan perhatian, terutama terkait rumah tidak layak huni. Yang kita perjuangkan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagaimana masyarakat bisa hidup lebih layak dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa berbagai persoalan yang disampaikan warga dalam reses kali ini sebagian besar merupakan masalah klasik yang terus berulang setiap tahun. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan bersama oleh seluruh pemangku kebijakan.
“Ini adalah realitas yang dirasakan langsung masyarakat. Artinya, pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar warga. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.
Selain RTLH, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi lingkungan yang dinilai masih memerlukan pembenahan serius. Drainase yang tidak optimal kerap memicu genangan saat hujan deras, sementara akses jalan lingkungan yang rusak menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.
Keluhan lain yang tak kalah besar datang dari sektor ekonomi. Meningkatnya angka pengangguran disebut semakin menekan kondisi keluarga. Banyak warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, memperbaiki rumah, hingga membiayai pendidikan anak.
Menurut Edi, persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Hasil reses ini akan kami perjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan. Aspirasi masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan yang benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Kota Depok ke depan harus lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat kecil, bukan hanya mengejar capaian fisik semata.
“Kita tidak ingin ada warga yang tertinggal karena persoalan ekonomi maupun tempat tinggal. Kota yang maju adalah kota yang masyarakatnya bisa hidup layak, merasa diperhatikan, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Itu yang harus terus diperjuangkan,” tutupnya.(Ht)
