DEPOK | Fokuskota.com – Pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, yang menganggap wajar keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2024, memicu respons tegas dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Depok.
Menanggapi pernyataan Pj Sekda, Ketua F-PKB, Siswanto, menilai pernyataan Nina Suzana tersebut justru menunjukkan sikap yang kurang objektif dalam menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Siswanto juga mengingatkan bahwa Silpa, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tetap mencerminkan ketidakefisienan pelaksanaan anggaran.
“Saya heran, kenapa Pj Sekda menganggap Silpa APBD 2024 itu wajar? Dalam manajemen fiskal, Silpa bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Justru itu bukti ada yang tidak beres di level pelaksana anggaran,” ujar Siswanto, yang juga merupakan mantan jurnalis media nasional grup Jawa Pos, Sabtu, (11/7/2925).
Tak hanya itu, Ia menegaskan bahwa Silpa bukan sekadar angka sisa, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian negara jika dibiarkan berulang. “Contohnya, jika ada proyek senilai Rp10 miliar yang gagal lelang tahun ini, maka nilai itu bisa tak cukup lagi tahun depan karena kenaikan harga material,” jelas anggota dewan dari Dapil Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung itu.
Merespons sindiran Nina Suzana yang menyarankan Fraksi PKB untuk mempelajari lebih dalam soal Silpa, Siswanto menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap masukan, namun bukan berarti mereka diam tanpa kajian.
“Kami justru sedang mendalami Silpa ini, karena kami melihat ada hal-hal yang anomali dan perlu dikritisi secara konstruktif. Jangan sampai Silpa ini dijadikan tameng oleh OPD atas program yang tak berjalan maksimal,” tegasnya.
Sekretaris Komisi D pun berharap Pemkot Depok, melalui Pj Sekda, bisa bersikap objektif dan tidak justru membela OPD tanpa melihat fakta di lapangan. “Silpa adalah indikator yang penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Jangan dianggap biasa,” pungkasnya. (RN)
