DEPOK, FOKUSKOTA.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar VIII (Kota Depok–Kota Bekasi), H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.HUM menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026, khususnya terkait akurasi data masyarakat miskin yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Menurut Hasbullah Rahmad, ketepatan data sangat menentukan agar bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga program pendidikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyoroti bahwa proses pendataan di lapangan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Hal tersebut, kata dia, terjadi karena verifikasi data belum dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak yang paling memahami kondisi warga di tingkat lingkungan.
“Saya berkali-kali mengingatkan agar petugas sensus yang melakukan verifikasi data di masyarakat melakukan pengecekan ulang kepada RT dan RW. Mereka yang paling tahu kondisi warganya, siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang sudah mampu,” ujar Hasbullah
Ia menjelaskan, kesalahan klasifikasi dalam kategori kesejahteraan atau desil kerap menyebabkan masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak terdata. Sebaliknya, ada pula warga yang sudah mapan tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kita tidak boleh hanya menilai dari tampilan rumah saja. Bisa saja seseorang tinggal di rumah besar, tetapi itu bukan miliknya, melainkan rumah orang tuanya. Sementara dia sendiri tidak memiliki pekerjaan dan justru membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Hasbullah menegaskan, validitas data sangat penting karena saat ini berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, beasiswa pendidikan, hingga layanan kesehatan, menggunakan sistem klasifikasi desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menyiapkan program beasiswa bagi siswa SMA sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, program tersebut rencananya akan mulai diperkuat setelah perubahan anggaran tahun 2026 dengan skema bantuan pendidikan yang memungkinkan siswa dari keluarga miskin mendapatkan pembebasan biaya sekolah serta dukungan perlengkapan pendidikan.
“Beasiswa ini akan diprioritaskan bagi masyarakat dengan kategori desil satu sampai empat. Karena jumlah penduduk Jawa Barat sangat besar, maka pembatasan ini diperlukan agar anggaran tidak jebol dan bantuan tetap tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain program beasiswa, Hasbullah Rahmad juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan kapasitas pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru serta penambahan sekolah negeri.
Untuk Kota Depok, pada tahun 2026 direncanakan pembangunan 96 ruang kelas baru yang tersebar di SMA, SMK, dan SLB negeri. Selain itu, Depok juga akan mendapatkan tambahan sekolah baru, yakni SMK Negeri 5 di wilayah Limo.
Langkah tersebut diambil untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini menjadi salah satu persoalan di Jawa Barat.
“Beberapa tahun terakhir kita mendorong pembangunan ruang kelas baru karena ada ancaman sekitar 20 hingga 25 persen lulusan SMP tidak tertampung di SMA. Karena itu pemerintah provinsi membuka daya tampung lebih besar sekaligus menambah fasilitas pendidikan,” katanya.
Tak hanya di sektor pendidikan, Hasbullah juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem layanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai masih banyak warga yang menghadapi kesulitan ketika membutuhkan layanan medis, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
“Pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. Jangan sampai ada masyarakat yang ditolak hanya karena tidak memiliki BPJS aktif. Pemerintah harus memastikan ada solusi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar data penerima bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau program jaminan kesehatan daerah dapat dibuka secara transparan hingga tingkat RT dan RW.
Dengan keterbukaan data, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada warga yang layak menerima.
“Kalau data itu dibuka secara transparan sampai tingkat RT dan RW, masyarakat bisa ikut mengawasi. Siapa yang memang pantas menerima bantuan dan siapa yang seharusnya sudah tidak lagi masuk dalam daftar penerima,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbullah Rahmad juga menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan di Kota Depok, termasuk upaya pelebaran jalan dan pengurangan kemacetan di sejumlah titik strategis.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan publik dapat berjalan lebih optimal.
“Pengawasan anggaran bukan hanya soal memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu yang terus kami dorong dalam setiap kebijakan pembangunan di Jawa Barat,” tutupnya.(Ht)
