DEPOK | Fokuskota.com – Menyikapi aksi penolakan rumah ibadah yang terjadi di wilayah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Anggota DPRD Kota Depok dari Partai PSI, Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., menyampaikan keprihatinannya dan mendesak Pemerintah Kota Depok untuk segera turun tangan.
“Penolakan terhadap pendirian rumah ibadah di Kalibaru perlu ditanggapi secara serius. Ini bukan hanya soal perizinan, tapi menyangkut semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang kita junjung bersama,” tegas Binton, kepada Fokuskota.com, usai sidang Paripurna di gedung DPRD, kota Kembang, Senin, (7/7/2025)
Menurutnya, penolakan tersebut muncul karena diduga belum adanya komunikasi dan persetujuan dari warga sekitar. Namun, ia mengingatkan bahwa di banyak tempat, khususnya umat Kristiani, terdapat beragam gereja karena perbedaan denominasi—HKBP, Katolik, Karo, dan lainnya. Maka, kehadiran gereja baru bukanlah hal yang aneh atau melanggar aturan, selama prosedur perizinannya dijalankan dengan benar dan transparan.
“Saya mendapat laporan bahwa pembangunan rumah ibadah tersebut sudah melalui proses administrasi resmi. Kalau memang ada tahapan yang belum dilengkapi, mari diselesaikan dengan dialog. Pemerintah harus menjadi mediator aktif. Jangan sampai muncul kesan pembiaran, karena ini bisa membuka ruang bagi tumbuhnya sikap intoleran,” ujar Binton yang juga dikenal sebagai tokoh HKBP dan aktif dalam pelayanan gereja.
Sebagai wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia, Binton menegaskan bahwa partainya memiliki DNA anti-intoleransi dan anti-korupsi. “Saya banyak mendapat pertanyaan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga politisi. Mereka khawatir, apakah Kota Depok masih menjaga semangat toleransi? Saya pastikan, kita harus tetap berdiri di garis depan menjaga kebhinekaan,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Kota Depok sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan menjunjung tinggi semangat keberagaman. “Depok adalah miniatur Indonesia. Banyak mahasiswa dari seluruh nusantara yang menimba ilmu di sini. Jangan biarkan sikap intoleransi mencoreng wajah kota kita.”
Binton mengingatkan, jika peristiwa semacam ini dibiarkan, bisa saja menjadi preseden buruk di daerah lain. “Hari ini gereja ditolak, besok bisa jadi mushola atau pesantren di daerah lain yang mendapat penolakan. Ini bukan sekadar isu lokal, tapi pertaruhan wajah Indonesia sebagai bangsa besar yang majemuk.”
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, keamanan, dan ketertiban, Binton berharap eksekutif segera melakukan langkah strategis: menyelesaikan persoalan melalui mediasi, membangun komunikasi yang konstruktif antara tokoh agama, masyarakat, dan pemrakarsa rumah ibadah.
“Negara ini berdiri di atas dasar Pancasila dan UUD 1945. NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ruang untuk intoleransi. Mari kita jaga Depok sebagai kota yang aman, damai, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam merawat keberagaman,” pungkasnya. (RN)
