DEPOK | FOKUSKOTA.com – Pelantikan Muhammad Solikhin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Senin (2/11/2026) menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah diketahui bahwa Solikhin memiliki hubungan keluarga dengan wali kota, yakni sebagai adik ipar karena menikah dengan adik kandung Tri Adhianto.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua ALPPI, Mulyadi Pranowo, S.E., M.M., menyatakan dukungannya terhadap keputusan Wali Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa proses pengangkatan Muhammad Solikhin telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Mulyadi, pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah tidak semestinya hanya dilihat dari hubungan kekeluargaan, tetapi juga perlu memperhatikan prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang menjadi dasar proses pengangkatan.
“Saya mendukung keputusan Wali Kota Bekasi. Proses pengangkatan Sekda sudah sesuai prosedur. Tata cara dan tahapan yang ditentukan telah dilalui berdasarkan peraturan perundang-undangan serta urutan ketentuan yang berlaku,” tegas Mulyadi Jumat (13/11/2026)
Mulyadi yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu menekankan pentingnya melihat persoalan secara objektif dan proporsional. Menurutnya, setiap keputusan pemerintahan perlu dinilai berdasarkan mekanisme, persyaratan, dan aturan hukum yang berlaku.
Sorotan terhadap hubungan keluarga antara wali kota dan Sekda yang baru dilantik, menurut konteks polemik tersebut, menjadi bagian dari perhatian publik. Namun, penilaian terhadap proses pengangkatan tetap perlu didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan semata-mata asumsi.
Pernyataan Ketua ALPPI tersebut menambah perspektif dalam perbincangan publik mengenai pelantikan Sekda Kota Bekasi. Transparansi proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan mekanisme pengangkatan menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang diharapkan dapat disikapi secara objektif, mengedepankan fakta, serta tetap menghormati prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(Hetti)
Depok,
Pelantikan Muhammad Solikhin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Senin (2/11/2026) menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah diketahui bahwa Solikhin memiliki hubungan keluarga dengan wali kota, yakni sebagai adik ipar karena menikah dengan adik kandung Tri Adhianto.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua ALPPI, Mulyadi Pranowo, S.E., M.M., menyatakan dukungannya terhadap keputusan Wali Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa proses pengangkatan Muhammad Solikhin telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Mulyadi, pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah tidak semestinya hanya dilihat dari hubungan kekeluargaan, tetapi juga perlu memperhatikan prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang menjadi dasar proses pengangkatan.
“Saya mendukung keputusan Wali Kota Bekasi. Proses pengangkatan Sekda sudah sesuai prosedur. Tata cara dan tahapan yang ditentukan telah dilalui berdasarkan peraturan perundang-undangan serta urutan ketentuan yang berlaku,” tegas Mulyadi Jumat (13/11/2026)
Mulyadi yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu menekankan pentingnya melihat persoalan secara objektif dan proporsional. Menurutnya, setiap keputusan pemerintahan perlu dinilai berdasarkan mekanisme, persyaratan, dan aturan hukum yang berlaku.
Sorotan terhadap hubungan keluarga antara wali kota dan Sekda yang baru dilantik, menurut konteks polemik tersebut, menjadi bagian dari perhatian publik. Namun, penilaian terhadap proses pengangkatan tetap perlu didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan semata-mata asumsi.
Pernyataan Ketua ALPPI tersebut menambah perspektif dalam perbincangan publik mengenai pelantikan Sekda Kota Bekasi. Transparansi proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan mekanisme pengangkatan menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang diharapkan dapat disikapi secara objektif, mengedepankan fakta, serta tetap menghormati prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(Ht)
