DEPOK | FOKUSKOTA.com – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri bersama Wakil Wali Kota Chandra mendapat sorotan positif dari Sekretaris DPC Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah. Ia menilai, arah kebijakan yang ditempuh selama tahun pertama menunjukkan kerja terukur dengan hasil yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Hamzah, indikator paling nyata dari keberhasilan pemerintahan terletak pada program yang berdampak langsung terhadap beban ekonomi warga. Salah satu yang ia apresiasi adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak dengan NJOP di bawah Rp200 juta.
“Kebijakan ini bukan sekadar administrasi fiskal, tetapi wujud keberpihakan kepada masyarakat kecil. Dampaknya konkret karena langsung mengurangi pengeluaran warga,” ujarnya, Jumat (20/2/26).
Tak hanya itu, program Dana RW sebesar Rp300 juta per wilayah dinilai sebagai terobosan dalam memperkuat pembangunan berbasis partisipasi. Skema tersebut memberi ruang bagi masyarakat menentukan prioritas kebutuhan lingkungannya sendiri.
“Model ini membuat pembangunan lebih presisi. Warga tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi subjek pembangunan,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Hamzah menyoroti penanganan kemacetan di kawasan Sawangan yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik. Ia menilai langkah yang diambil pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengurai persoalan mobilitas yang berdampak pada produktivitas ekonomi warga.
Sementara di bidang lingkungan, pembenahan tata kelola sampah dinilai mulai memperlihatkan progres melalui sistem yang lebih terstruktur dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Bagi Hamzah, persoalan sampah adalah isu klasik yang hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan.
“Ini bukan kerja instan. Dibutuhkan pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir,” katanya.
Kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di jalur Margonda juga disebut membawa efek multidimensi. Selain berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat, kegiatan tersebut membuka ruang interaksi sosial sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku UMKM.
“Manfaatnya terasa luas, dari kesehatan hingga ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Hamzah menilai salah satu karakter menonjol kepemimpinan saat ini adalah keterbukaan terhadap aspirasi publik. Ia mencontohkan sikap wali kota yang bersedia menerima demonstran dan berdialog langsung dengan warga.
“Itu mencerminkan kepemimpinan yang komunikatif, demokratis, dan siap mendengar kritik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang dijalankan tidak semata berorientasi fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Berbagai program telah digulirkan, mulai dari forum anak, beasiswa dan bantuan pendidikan, pelatihan kewirausahaan pemuda, pembinaan karakter dan keagamaan, hingga peningkatan kegiatan olahraga dan kesehatan remaja.
“Pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas generasi penerus. Investasi SDM adalah langkah strategis,” ujarnya.
Dalam evaluasinya, Hamzah memetakan empat fokus utama yang menjadi fondasi kerja tahun pertama pemerintahan: percepatan infrastruktur dan pelayanan publik, penataan birokrasi agar lebih efektif dan efisien, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta komitmen pelayanan yang adil bagi seluruh warga.
Penataan birokrasi, menurutnya, menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan administrasi, kecepatan respons pemerintah, dan tingkat kepercayaan publik.
“Kinerja aparatur yang meningkat akan melahirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga melihat partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan semakin tinggi, yang menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ketika pemerintah berpihak pada rakyat, masyarakat akan ikut menjaga jalannya pembangunan. Itu tanda hubungan pemerintah dan warga berjalan sehat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Hamzah optimistis capaian tahun pertama ini menjadi fondasi kuat bagi percepatan transformasi Kota Depok ke depan.
“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa mewujudkan Depok yang lebih tertata, inklusif, dan berdaya saing, dengan kesejahteraan sebagai orientasi utama,” pungkasnya.(Ht)
