DEPOK | FOKUSKOTA.com – Pemerintah Kota Depok terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat. Melalui strategi kolaborasi lintas sektor, upaya perbaikan hunian warga kini diperkuat agar manfaatnya dapat menjangkau lebih luas dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pendataan dua tahun terakhir melalui rembug warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RW, jumlah RTLH di Kota Depok saat ini tercatat mencapai sekitar 4.000 unit rumah.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Adnan Mahyudin, S.IP., M.Si., mengatakan data tersebut menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan di setiap wilayah.
“Pendataan RTLH dilakukan melalui rembug warga dan Musrenbang di masing-masing RW selama dua tahun terakhir. Dari hasil itu tercatat kurang lebih ada 4.000 rumah tidak layak huni di Kota Depok,” ujar Adnan, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, besarnya jumlah kebutuhan membuat penanganan RTLH tidak bisa hanya bertumpu pada satu sumber pembiayaan. Karena itu, Disrumkim terus memperkuat pola kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat.
“Selain melalui program RTLH dari pemerintah daerah, kami juga mengoptimalkan dukungan melalui CSR, BSPS, dan program Rutilahu,” katanya.
Adnan menjelaskan, kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan swasta, hingga lembaga sosial dan keagamaan. Langkah ini dinilai menjadi strategi penting agar bantuan perbaikan rumah dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
“Pengusulan bantuan juga dilakukan melalui anggaran di luar APBD Kota Depok, seperti APBN melalui program BSPS, APBD Jawa Barat melalui Rutilahu, CSR dari sejumlah perusahaan dan yayasan, termasuk dukungan dari Baznas,” paparnya.
Ia menilai, keterlibatan lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penurunan angka RTLH di Kota Depok. Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis kualitas permukiman masyarakat akan meningkat secara bertahap.
Meski demikian, Disrumkim memastikan seluruh proses penyaluran bantuan tetap dilakukan secara selektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil penerima manfaat.
“Sebelum realisasi bantuan dilakukan, kami melakukan verifikasi lapangan, penyusunan SK wali kota, persiapan administrasi pembukaan rekening, hingga sosialisasi di tiap kecamatan sebelum tahap pencairan dan pekerjaan dimulai,” jelasnya.
Tahapan tersebut, lanjut Adnan, menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi, legalitas penerima bantuan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan fisik rumah, program penanganan RTLH juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Pemerintah berharap rumah yang layak dapat menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sehat, aman, dan produktif.
“Melalui strategi percepatan berbasis kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat Kota Depok yang dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni. Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Adnan.(Ht)
