DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, S.E., M.Si, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2026 yang digelar di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Jumat (30/1/2026).
Dalam dialog terbuka bersama warga dan para ketua RT/RW, Yuni mengungkapkan bahwa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan masyarakat Pengasinan. Bahkan, kawasan ini telah lama melekat dengan julukan khusus baginya.
“Kalau di Pengasinan saya memang dikenalnya Dewan RTLH. Karena hampir setiap tahun aspirasi terbanyak di sini soal rumah tidak layak huni,” ujar Yuni.
Ia menjelaskan, kondisi rumah warga yang masih berupa tembok bata tanpa plester hingga hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan masih banyak ditemukan. Dari 10 RT yang hadir, mayoritas mengusulkan program RTLH dengan jumlah kebutuhan mencapai 20 hingga 30 rumah per kelurahan.
Namun demikian, Yuni mengakui keterbatasan anggaran tahun berjalan membuat realisasi belum maksimal. Ia memastikan, sebagian usulan RTLH akan diperjuangkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Selain RTLH, perhatian terhadap penguatan layanan kesehatan masyarakat juga menjadi sorotan. Yuni menyampaikan bahwa kelompok posyandu di Kota Depok tahun ini mendapatkan dukungan sarana kerja berupa 29 unit laptop dari dana aspirasi, dengan 5 unit dialokasikan khusus untuk Kelurahan Pengasinan.
“Posyandu ini ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Kita bantu fasilitasnya supaya administrasi dan pelaporan lebih tertata,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan terkait Dana RW, Yuni menilai kebijakan tersebut memberi dampak positif, namun masih belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan pembangunan lingkungan secara menyeluruh.
“Dana RW itu membantu, tapi belum cukup. Tahun depan banyak program mandatori, sehingga aspirasi pembangunan dari dewan tetap sangat dibutuhkan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antaranggota dewan di wilayah Pengasinan agar aspirasi warga dapat terakomodasi secara merata. Menurutnya, pembagian wilayah kerja antarwakil rakyat telah berjalan baik dan saling melengkapi.
Dalam sesi penutup, Yuni menekankan bahwa tantangan utama realisasi bantuan sosial dan RTLH kerap terhambat oleh data desil kesejahteraan yang tidak sesuai kondisi riil warga. Ia mendorong peran aktif RT, RW, dan lurah untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Kadang rumahnya tidak layak, tapi desilnya tinggi. Ini harus segera diperbaiki datanya, karena kalau sudah desil 6, pemerintah tidak bisa masuk membantu,” tegasnya.
Menanggapi isu nasional terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Yuni menyatakan sikap tegas PDI Perjuangan Kota Depok yang tetap konsisten mendukung pilkada langsung oleh rakyat.
“Sikap kami tegas. PDI Perjuangan memilih kepala daerah tetap melalui rakyat. Kalau lewat DPRD, itu mencederai demokrasi. Dan sampai hari ini, dari DPP pun belum ada usulan resmi, itu baru isu,” pungkasnya.(Ht)
