DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Polemik penghentian skema Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok masih menjadi perbincangan hangat. Namun tokoh pendidikan Depok, H. Acep, mengajak publik melihat keputusan tersebut dalam kerangka yang lebih luas: arah pembangunan jangka panjang kota, bukan sekadar satu kebijakan yang berhenti.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan daerah tidak bisa diukur dari popularitas keputusan, melainkan dari keberanian mengambil langkah strategis demi keberlanjutan masa depan.
“Publik perlu melihat ini secara utuh. Membangun kota tidak selalu berarti melanjutkan semua kebijakan lama. Kadang justru diperlukan evaluasi dan koreksi agar fondasi pembangunan lebih kuat,” ujar Jiacep, Sabtu (7/2/2026).
Ia menilai, keputusan Wali Kota Depok Supian Suri menghentikan UHC adalah pilihan politik yang sarat risiko. Namun di balik kontroversi tersebut, Jiacep melihat adanya keberanian kepemimpinan yang jarang dimiliki banyak kepala daerah.
“Tidak semua pemimpin berani mengambil keputusan yang tidak populer. Pak Supian memilih jalan yang menurutnya rasional demi keberlanjutan fiskal dan arah pembangunan Depok ke depan. Itu bukan langkah aman, tapi langkah bertanggung jawab,” tegasnya.
Bagi Jiacep, ujian kepemimpinan sejati muncul ketika seorang kepala daerah berani meninjau ulang kebijakan warisan sebelumnya dan mengambil keputusan korektif demi kepentingan jangka panjang warga. Ia menyebut penghentian UHC sebagai contoh nyata keputusan strategis yang menuntut keberanian politik.
Lebih jauh, Jiacep melihat arah pembangunan di bawah kepemimpinan Supian Suri menunjukkan fokus pada penguatan fondasi, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur. Ia menilai pendekatan tersebut menandakan pemerintah kota tidak terjebak pada kebijakan populis jangka pendek, melainkan menyiapkan sistem yang berkelanjutan.
Sebagai pemerhati pendidikan, ia secara khusus mengapresiasi dorongan rintisan sekolah gratis serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Depok.
“Pendidikan memang tidak memberi hasil instan. Tapi pemimpin yang berpikir jauh ke depan akan menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Itu yang sedang dibangun,” katanya.
Jiacep juga menyoroti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Lembaga Pendidikan GHAMA dan EWIC Malaysia sebagai contoh konkret terobosan pendidikan. Kerja sama lintas negara tersebut dinilai menjadi solusi terhadap persoalan klasik penyerapan lulusan SMK.
Kolaborasi ini membuka peluang pelatihan, sertifikasi, hingga akses kerja internasional bagi lulusan vokasi. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus melibatkan sinergi antara lembaga pendidikan, dunia industri, dan pemerintah.
“MoU ini mencerminkan keberanian berpikir global. Pendidikan vokasi tidak boleh berhenti di ijazah, tapi harus berujung pada kompetensi dan pekerjaan,” jelasnya.
Selain pendidikan, Jiacep mengapresiasi langkah pemerintah kota dalam pembenahan infrastruktur, seperti pelebaran jalan dan pembangunan underpass untuk mengurai kemacetan. Ia menilai proyek-proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan kota.
Tak kalah penting, revitalisasi sarana olahraga disebut sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus pembinaan generasi muda.
Di akhir pernyataannya, Jiacep mengajak masyarakat tetap kritis namun adil dalam menilai jalannya pemerintahan. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi kepemimpinan untuk bekerja, sembari terus dikawal secara konstruktif.
“Kritik itu penting, tapi keadilan dalam menilai jauh lebih penting. Kepemimpinan hari ini sedang meletakkan fondasi. Depok kelak akan dikenang dari keberanian membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tutupnya. (Ht)
