DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan pembahasan intensif terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026.
Pembahasan yang berlangsung hari ini, Kamis,( 6/11 2025) difokuskan pada penyesuaian berbagai program prioritas di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menjelaskan bahwa KUA-PPAS saat ini belum dapat difinalisasi karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan berbagai kegiatan prioritas yang bersifat wajib (mandatory) serta program-program yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Dengan keterbatasan anggaran yang kita hadapi, Banggar DPRD dan TAPD harus benar-benar cermat dalam menentukan skala prioritas. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang ada dapat dialokasikan secara efektif untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional,” ujar Edi Masturo.
Lebih lanjut, Edi Masturo menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan anggaran ini. Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan mendesak masyarakat serta target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kami di Banggar DPRD akan terus berupaya untuk mengawal proses ini agar KUA-PPAS yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kota Depok di tahun 2026,” tambahnya.
Proses penyesuaian KUA-PPAS ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan telah melalui kajian yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Diharapkan, dengan adanya penyesuaian ini, KUA-PPAS 2026 dapat segera difinalisasi dan menjadi acuan bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2026 yang lebih efektif dan efisien tutupnya (ht)
