DEPOK | FOKUSKOTA.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kembali dimaknai sebagai titik evaluasi bagi dunia pendidikan di Kota Depok. Sekretaris Komisi D DPRD Depok, Siswanto, menegaskan bahwa pemerintah kota harus lebih serius menuntaskan berbagai persoalan mendasar, khususnya dalam pelaksanaan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Menurut Siswanto, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana hingga kesiapan sekolah-sekolah yang tergabung dalam program RSSG.
“Hardiknas ini harus jadi momentum refleksi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan di Depok,” ujarnya.,Sabtu (2/05/2026)
Ia menyoroti kondisi sarana dan prasarana (sarpras) di sejumlah sekolah swasta yang digandeng dalam program RSSG yang dinilai belum memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain itu, kebutuhan dasar seperti meja dan bangku di beberapa sekolah negeri, termasuk SMPN 3, juga masih menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan.
“Kalau kita bicara kualitas pendidikan, maka sarpras adalah fondasi utama. Tanpa fasilitas yang layak, sulit mewujudkan proses belajar yang nyaman dan efektif,” tegasnya.
Siswanto mengingatkan bahwa prinsip pendidikan sebagaimana diajarkan Ki Hajar Dewantara tidak hanya menekankan pada kecerdasan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan. Artinya, lingkungan belajar yang layak dan nyaman menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas peserta didik.
Program RSSG sendiri merupakan salah satu langkah Pemkot Depok untuk memperluas akses pendidikan. Saat ini, tercatat sekitar 49 sekolah swasta tergabung dalam program tersebut. Namun dalam perjalanannya, tidak semua sekolah mampu memenuhi standar yang diharapkan.
Bahkan, dua sekolah di antaranya harus dihentikan kerja samanya karena dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar.
Kondisi ini, menurut Siswanto, menjadi catatan penting yang juga mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Depok. Mayoritas anggota pansus mendorong agar pemerintah kota memberikan perhatian lebih serius terhadap keberlanjutan dan kualitas program RSSG.
“Program ini bagus secara konsep, tapi jangan sampai hanya jadi gimmick atau sekadar pencitraan. RSSG harus benar-benar dijalankan dengan standar yang jelas dan kualitas yang terjamin,” ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan tidak cukup hanya pada peluncuran program, tetapi juga pada konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan.
“Kalau ingin pendidikan Depok maju, maka program seperti RSSG harus dibenahi secara menyeluruh—baik dari sisi fasilitas, kualitas, maupun pengawasan,” pungkasnya.(Ht)
