DEPOK | FOKUSKOTA.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2025 mendapat sorotan tajam namun konstruktif dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto. Ia menilai, dokumen pertanggungjawaban tahunan tersebut memperlihatkan dua realitas besar pembangunan Kota Depok: capaian membanggakan di sektor kualitas manusia dan tantangan serius di bidang ketenagakerjaan.
Menurut Siswanto, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok yang mencapai 84,04 pada 2025 patut diapresiasi sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Capaian itu, kata dia, menunjukkan adanya progres nyata dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli warga.
“Naiknya IPM tentu menjadi kabar baik bagi Kota Depok. Ini menandakan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Siswanto.
Namun, di balik capaian tersebut, Siswanto mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang tidak boleh diabaikan, yakni tingginya angka pengangguran. Ia menilai, persoalan ini harus menjadi fokus utama agar kemajuan pembangunan tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
Berdasarkan data ketenagakerjaan tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok tercatat sebesar 6,52 persen, dengan jumlah pengangguran diperkirakan menembus lebih dari 69 ribu jiwa. Angka itu dinilai cukup memprihatinkan bagi kota penyangga ibu kota yang terus tumbuh secara ekonomi dan demografi.
“Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari indikator makro. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tegasnya.
Siswanto menilai, penyelesaian persoalan pengangguran membutuhkan langkah yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus berada dalam satu visi yang sama untuk menciptakan peluang kerja baru.
Sebagai kota urban yang tidak ditopang oleh sumber daya alam maupun kawasan industri besar, Depok, kata Siswanto, membutuhkan pendekatan pembangunan ekonomi yang adaptif dan realistis. Dalam konteks itu, investasi dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk memperluas lapangan kerja.
“Investasi harus diberi ruang tumbuh yang sehat. Jangan sampai ada hambatan-hambatan yang justru membuat peluang usaha dan serapan tenaga kerja menjadi terhambat,” katanya.
Ia menjelaskan, karakteristik Kota Depok memang tidak memungkinkan untuk bertumpu pada sektor manufaktur berskala besar. Karena itu, penguatan sektor jasa, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan menjadi pilihan strategis yang paling relevan untuk dikembangkan.
Siswanto menyebut sejumlah sektor seperti kuliner, kafe, restoran, perhotelan, usaha kreatif, dan UMKM sebagai bidang yang potensial dalam menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, jika didorong secara serius melalui kebijakan yang berpihak, sektor-sektor tersebut bisa menjadi motor penggerak ekonomi kota.
“Depok punya potensi besar di sektor jasa dan ekonomi kreatif. Ini yang harus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi juga berbanding lurus dengan terbukanya lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti soal ekonomi dan ketenagakerjaan, Siswanto juga menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan jangka panjang. Ia mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, namun mengingatkan bahwa kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan zaman.
Menurut dia, pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada urusan akses dan pembiayaan, tetapi juga harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan siap masuk ke dunia kerja.
“Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus terus diperkuat. Dari sanalah lahir generasi yang nantinya akan menentukan masa depan Kota Depok,” tuturnya.
Lebih jauh, Siswanto menilai bahwa keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja masih harus diperkuat. Ia mendorong agar kurikulum, pelatihan, dan pengembangan keterampilan generasi muda lebih diarahkan pada kebutuhan riil dunia usaha dan industri jasa yang berkembang di Depok.
Dengan begitu, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
“Ke depan, hubungan antara pendidikan dan dunia kerja harus semakin erat. Jangan sampai lulusan banyak, tetapi tidak terserap karena kompetensinya tidak sesuai kebutuhan pasar,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Siswanto menyampaikan optimisme bahwa Kota Depok memiliki peluang besar untuk terus tumbuh menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan itu harus dibarengi dengan pemerataan manfaat pembangunan, terutama dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Dengan kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin Depok bisa terus meningkatkan kualitas manusianya sekaligus menekan angka pengangguran secara bertahap,” pungkasnya.(Ht)
