DEPOK | FOKUSKOTA.com – Kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Depok, Hj. Endah Winarti, S.H., di Jalan H. Djan, RT 06/RW 02, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kamis (7/5/2026), menegaskan pentingnya pemerataan layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Dalam dialog bersama warga, mengemuka kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas yang hingga kini belum tersedia di wilayah tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Endah Winarti menyampaikan bahwa keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi perhatian serius dan akan terus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran ke depan. Ia mengakui bahwa saat ini pembangunan masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan prioritas program, namun kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus utama.
“Wilayah ini membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan layak. Ini menjadi catatan penting yang akan kami dorong dalam perencanaan berikutnya,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan keterbatasan akses terhadap sekolah negeri, khususnya jenjang SMP dan SMA, yang dinilai masih belum merata. Hj. Endah menjelaskan bahwa upaya pembangunan sekolah baru tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan lahan dan proses perizinan yang cukup kompleks.
Ia menegaskan bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah di wilayah tersebut akan terus didorong, mengingat kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami akan berupaya agar ke depan tersedia fasilitas pendidikan yang lebih dekat dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Hj. Endah juga mengajak masyarakat untuk memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah melalui sistem yang telah berjalan, termasuk proses pengajuan aspirasi melalui SIPD dan peluang penyesuaian dalam APBD Perubahan.
Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi wadah penyerapan aspirasi, tetapi juga ruang edukasi publik mengenai arah kebijakan pembangunan. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal program prioritas, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Reses tersebut menegaskan komitmen bersama antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata, dengan menempatkan layanan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama kesejahteraan warga.(Ht)
