BOGOR | FOKUSKOTA.com – Kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang pelajar berusia 17 tahun di lingkungan operasional perusahaan logistik di Jalan Raya Jakarta–Bogor KM 50, Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan serius. Peristiwa yang terjadi pada 26 Februari 2026 itu memunculkan pertanyaan besar mengenai keselamatan kerja, perlindungan pekerja usia muda, serta tanggung jawab perusahaan dalam penanganan pascakejadian.
Korban diketahui tengah menjalankan aktivitas penyortiran barang di area gudang ketika insiden terjadi. Dalam situasi kerja yang berlangsung normal, lengan kiri korban terjepit pada mesin conveyor yang sedang beroperasi.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami cedera serius pada bagian lengan yang tidak hanya membutuhkan penanganan medis intensif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap aktivitas sehari-hari, pendidikan, hingga masa depannya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena korban masih berstatus pelajar dan berada pada usia yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra dalam lingkungan kerja. Insiden itu juga membuka ruang evaluasi terhadap penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor logistik dan pergudangan yang dikenal memiliki risiko operasional cukup tinggi.
Peristiwa terjadi di area operasional milik J&T Express, namun dalam penanganan awal, tanggung jawab disebut diarahkan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja, yakni PT Esa Gemilang Sakti. Kondisi tersebut kemudian memunculkan sorotan terkait batas tanggung jawab antara perusahaan pengguna jasa dan perusahaan outsourcing.
Ketua PBH PERADI Kota Depok, Michael Christianto, menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja, terlebih yang masih berusia muda, tidak boleh dipandang sebagai hal sekunder dalam dunia kerja.
“Perlindungan terhadap pekerja, terlebih yang masih di bawah umur, tidak bisa diabaikan. Keselamatan kerja adalah hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh semua pihak,” ujar Michael, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai, hubungan kerja melalui skema outsourcing tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengaburkan atau memindahkan tanggung jawab atas insiden yang terjadi di lingkungan kerja yang dikendalikan oleh perusahaan pengguna.
“Baik penyedia tenaga kerja maupun pengelola operasional memiliki tanggung jawab hukum dan moral. Apalagi kejadian terjadi di lingkungan kerja dengan sistem dan peralatan yang berada dalam kendali perusahaan pengguna,” tegasnya.
Michael juga menyoroti pentingnya penyelesaian yang tidak semata berfokus pada biaya pengobatan jangka pendek. Menurutnya, kerugian yang dialami korban harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi fungsi fisik, kelangsungan pendidikan, kondisi psikologis, serta prospek masa depan.
“Kompensasi tidak bisa hanya dihitung dari biaya pengobatan. Harus dilihat juga dampak jangka panjang, termasuk potensi kehilangan fungsi anggota tubuh, pendidikan, dan masa depan korban,” katanya.
Dalam perkembangannya, tawaran kompensasi yang diberikan kepada korban disebut masih menjadi perhatian karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan besarnya dampak yang dialami. Hal itu semakin memperkuat desakan agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab.
Bagi Michael, kasus ini bukan sekadar persoalan antara korban dan perusahaan, melainkan juga menjadi cermin penting bagi dunia industri untuk memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja, terutama bagi pekerja usia muda yang rentan berada dalam posisi lemah.
“Kami berharap ada penyelesaian yang adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Ini penting bukan hanya untuk korban, tetapi juga sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang,” tutupnya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat keras bagi pelaku usaha di sektor logistik, pergudangan, dan industri padat aktivitas agar tidak menempatkan produktivitas di atas keselamatan. Sebab, satu kelalaian dalam penerapan prosedur kerja dapat membawa dampak besar bagi masa depan seseorang, terlebih ketika yang menjadi korban adalah generasi muda yang masih menempuh pendidikan.
Di tengah berkembangnya sektor logistik yang semakin pesat, penerapan standar K3, pengawasan terhadap pekerja, serta kepastian perlindungan hukum harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, dunia kerja berisiko meninggalkan luka yang jauh lebih besar daripada sekadar angka kecelakaan.(Ht)
