DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 menandai babak baru peran Indonesia dalam diplomasi global. Pencapaian bersejarah tersebut disambut dengan rasa bangga dan haru oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah.
Menurut Hamzah, kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi peserta dalam forum global, melainkan telah naik kelas sebagai pengarah dan pemimpin agenda internasional, khususnya dalam isu-isu strategis kemanusiaan.
“Ini adalah momen bersejarah. Dunia menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, posisi Indonesia semakin kuat, berwibawa, dan diperhitungkan,” ujar Hamzah, Minggu (11/01/26).
Indonesia resmi terpilih dalam sidang Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Penunjukan tersebut menjadi catatan penting, sebab untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri pada 2006, Indonesia dipercaya menduduki kursi Presiden Dewan HAM.
Hamzah menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan diplomasi Indonesia yang dijalankan secara aktif, berani, dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa kehilangan jati diri sebagai negara berdaulat.
“Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ini hasil kerja diplomasi jangka panjang yang tegas namun berimbang. Presiden Prabowo berhasil membangun kepercayaan global bahwa Indonesia mampu menjadi penengah yang adil dalam isu HAM yang kerap sarat kepentingan geopolitik,” tegasnya.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang peran strategis dalam memimpin sidang-sidang resmi, menyusun arah pembahasan, memfasilitasi dialog antarnegara, hingga menjaga keseimbangan kepentingan global dalam isu-isu sensitif HAM. Posisi ini juga memiliki kewenangan penting dalam mengawal Universal Periodic Review (UPR), mekanisme evaluasi HAM seluruh negara anggota PBB.
Hamzah menekankan bahwa peran global tersebut bukan hanya kebanggaan simbolik, tetapi juga amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Indonesia kini berada di pusat percakapan dunia soal kemanusiaan. Ini kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan nilai keadilan dan keseimbangan tetap dijaga,” katanya.
Lebih jauh, Hamzah menegaskan bahwa pencapaian di tingkat internasional harus memberikan dampak nyata hingga ke daerah. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, ia menilai semangat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah yang berkeadilan.
Menurutnya, prinsip HAM tidak hanya berbicara soal isu global, tetapi juga menyentuh langsung hak masyarakat atas kesejahteraan ekonomi, kesempatan kerja, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Spirit kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB harus hidup sampai ke daerah. Di Depok, kami mendorong kebijakan ekonomi, pengelolaan BUMD, dan pemberdayaan UMKM yang benar-benar menjamin keadilan dan melindungi hak masyarakat kecil,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak boleh semata mengejar pertumbuhan angka, tetapi harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan.
Terakhir, Hamzah menegaskan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB menjadi simbol kuat arah baru politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto.
“Merah Putih hari ini tidak hanya berkibar, tetapi memimpin. Ini adalah kebanggaan nasional dan bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar bahkan memimpin dunia dalam menciptakan tatanan global yang adil, damai, dan berkeadaban,” pungkasnya. (Ht)
