DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Komisi A DPRD Kota Depok berjanji akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan pada tahun 2026. Hal ini disampaikan menyusul sorotan publik terkait kinerja pengawasan yang dinilai belum optimal.
Menanggapi pertanyaan mengenai komitmen konkret agar Komisi A tidak hanya kuat dalam perencanaan, tetapi juga tegas dalam eksekusi pengawasan, anggota Komisi A menyatakan, “Komitmen kami ke depan adalah terus meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsi pengawasan dan ke depan akan tegas melaksanakan penindakan pasca rekomendasi atau peringatan tidak diindahkan.”
Evaluasi terhadap kinerja Komisi A selama setahun terakhir menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam fungsi pengawasan. “Hasil evaluasi kami di Komisi A masih banyak kelemahan terkait dengan fungsi pengawasan di tahun 2025 ini. Ke depan kami akan lebih efektif lagi membuat agenda mulai dari perencanaan, pengawasan sampai nanti adanya penindakan,” ujarnya.
Untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan tidak berhenti sebagai dokumen rapat, Komisi A akan memaksimalkan kemitraan dengan Satpol PP selaku penegak perda dan terus berkoordinasi dengan Dinas Perizinan. “Akan lebih kita maksimalkan kemitraan dengan Satpol PP selaku penegak perda dan terus selalu berkoordinasi dengan Dinas perizinan,” jelasnya.
Terkait dengan pelayanan publik, Komisi A sepakat untuk meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait agar tercapai good governance. “Kaitan dengan pelayanan publik kita sepakat di tahun 2026 nanti akan kita tingkatkan sesuai dengan OPD-OPD yang bersangkutan, akan terus berkoordinasi agar tercapainya good governance,” katanya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja internal, Komisi A akan memperkuat mekanisme evaluasi internal agar publik dapat menilai kinerja mereka secara objektif. Dengan demikian, Komisi A tidak hanya mengawasi, tetapi juga siap diawasi.
Dengan komitmen ini, Komisi A DPRD Kota Depok menargetkan pengawasan yang lebih tegas, konsisten, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan daerah pada tahun 2026. (Ht)
