JAKARTA | FOKUSKOTA.com – Peringatan Hari Bumi pada 22 April 2026 menjadi momentum yang mengguncang kesadaran publik terhadap krisis lingkungan di Indonesia. Sorotan tajam datang dari laporan STOP Methane Project yang dirilis oleh University of California, Los Angeles, yang menempatkan fasilitas pembuangan sampah di Jakarta sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia dalam kategori limbah global.
Temuan ini bukan sekadar catatan statistik. Gas metana memiliki dampak pemanasan hingga 80 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida, menjadikannya ancaman serius dalam mempercepat krisis iklim global. Dengan posisi tersebut, Jakarta kini berada dalam tekanan internasional sebagai salah satu titik panas emisi yang harus segera ditangani.
Pakar Teknik Lingkungan dari Universitas Pertamina, I Wayan Koko Suryawan, menyebut kondisi ini sebagai sinyal bahaya yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia menegaskan bahwa persoalan TPA di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman sistemik.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan sampah, tapi krisis iklim yang nyata. Ketika satu kawasan TPA bisa menyumbang emisi setara jutaan kendaraan, itu artinya kita sedang duduk di atas bom waktu lingkungan,” tegasnya.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat situasi tersebut. Dari total 56,63 juta ton sampah nasional per tahun, sebanyak 21,85 persen masih dikelola dengan metode open dumping—praktik yang secara langsung menghasilkan emisi metana dalam jumlah besar.
Dalam riset ilmiahnya yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, Dr. Koko menawarkan pendekatan transformasi pengelolaan sampah berbasis sistem adaptif. Penelitian tersebut mengungkap fakta penting: masyarakat sebenarnya telah memiliki kesadaran tinggi untuk memilah sampah, namun terbentur oleh keterbatasan fasilitas dan sistem yang belum mendukung.
“Kita tidak kekurangan kesadaran, tapi kekurangan sistem. Warga sudah siap berubah, tapi tidak difasilitasi dengan baik. Ini yang harus dibenahi segera,” jelasnya.
Penelitian yang melibatkan ratusan warga Jakarta juga menunjukkan adanya kesenjangan kebutuhan antarwilayah. Di kawasan menengah ke atas, solusi berbasis teknologi seperti sistem digital dan smart waste management dapat diterapkan. Namun di wilayah padat penduduk, kebutuhan paling mendesak justru hal mendasar: kepastian pengangkutan sampah dan fasilitas pemilahan yang layak.
Lebih jauh, Dr. Koko mendorong percepatan implementasi teknologi penangkapan gas metana (Landfill Gas/LFG), khususnya di TPA Bantargebang. Teknologi ini memungkinkan gas metana diolah menjadi energi listrik, sehingga dapat mengurangi emisi sekaligus memberikan manfaat ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data emisi nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu membangun sistem pemantauan mandiri agar tidak terus bergantung pada data satelit dari luar negeri dalam membaca kondisi lingkungannya.
Sementara itu, Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan komitmen institusinya dalam mendorong solusi berbasis sains dan teknologi.
“Percepatan penghapusan open dumping adalah keharusan. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta target SDGs, khususnya kota berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai emisi metana dari sektor sampah.
Dengan tekanan global yang semakin kuat dan data yang kian terbuka, Indonesia kini berada di persimpangan penting. Tanpa langkah cepat dan terukur, krisis sampah berpotensi berubah menjadi krisis iklim yang lebih besar—dengan dampak yang jauh melampaui batas kota dan generasi.(Ht)
