DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya menjadikan persoalan banjir sebagai fokus utama pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurrahim, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sukmajaya, Jumat (30/1/2026).
Dalam forum strategis itu, Rizwan menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, masyarakat, hingga lintas kewenangan antarwilayah.
“Tahun 2026 kami arahkan sebagai tahun fokus penanganan banjir. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga pada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan aliran air,” ujar Rizwan di hadapan peserta musrenbang.
Ia menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan genangan. Setiap wilayah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda, sehingga solusi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Menurutnya, sistem drainase yang belum optimal menjadi salah satu penyebab utama banjir di sejumlah kawasan. Selain itu, pengawasan terhadap pembuangan limbah, termasuk limbah industri, akan diperketat agar tidak menghambat aliran air.
“Kami sudah mengidentifikasi titik-titik kunci permasalahan. Tidak semua wilayah bisa diselesaikan dengan pola yang sama,” tegasnya.
Tak hanya persoalan teknis, Rizwan juga menyoroti pentingnya pengaturan konstruksi bangunan. Penataan pembangunan ke depan akan diarahkan agar tidak memperparah kondisi lingkungan, khususnya di kawasan yang rentan tergenang air.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung perlunya koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi, terutama terkait jalan dan infrastruktur yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.
“Jika kewenangannya ada di provinsi, kami akan terus berkoordinasi agar penanganan tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” jelasnya.
Rizwan menambahkan, pembangunan infrastruktur kelurahan pada 2026 akan dilaksanakan secara bertahap dan merata, dengan melibatkan perangkat wilayah hingga tingkat RT. Pelibatan ini dinilai krusial agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Kami ingin sejak awal kelurahan dan RT sudah mengetahui rencana kegiatan. Dengan begitu, pelaksanaannya lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sejumlah wilayah telah masuk dalam pemetaan awal untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas lingkungan. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas permukiman, tetapi juga memperkuat ketahanan kawasan terhadap risiko banjir.
Lebih jauh, Rizwan mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 juga mulai disusun sejak dini. Fokusnya adalah program-program yang relatif cepat direalisasikan namun memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.
“Untuk 2027, kami siapkan program yang sederhana dalam pelaksanaan, tetapi hasilnya bisa langsung dirasakan warga,” tuturnya.
Melalui forum Musrenbang Kecamatan Sukmajaya, Rizwan berharap terbangun sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Ia optimistis, dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, upaya penanganan banjir serta pemerataan infrastruktur di Kota Depok dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (Ht)
