DEPOK | FOKUSKPTA.COM – Keputusan Pemerintah Kota Depok menghapus program Universal Health Coverage (UHC) memantik kegelisahan publik. Isu krusial tersebut mencuat ke permukaan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Siswanto, yang digelar di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari. Sabtu (31/1/2026)
Dalam dialog terbuka bersama warga, pertanyaan soal nasib layanan kesehatan pasca penghapusan UHC menjadi sorotan utama. “Ada warga yang secara langsung mempertanyakan penghapusan UHC,” ungkap Siswanto kepada peserta reses.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku harus memberikan penjelasan normatif kepada masyarakat. Menurutnya, penghapusan UHC dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Namun diskusi tidak berhenti di sana. Siswanto justru mengajak warga berpikir lebih dalam soal efektivitas program tersebut. Ia menilai, selama ini UHC tidak sepenuhnya tepat sasaran.
“Faktanya, yang menikmati UHC bukan hanya masyarakat tidak mampu. Warga yang secara ekonomi mampu pun kerap ikut memanfaatkan,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok itu.
Meski demikian, Siswanto menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis di Kota Depok tidak dihapus sepenuhnya. Pemerintah daerah masih menyediakan bantuan pengobatan gratis, namun dengan skema yang lebih terarah.
“Saya sampaikan kepada warga, tidak perlu khawatir. Pengobatan gratis tetap ada, tetapi sekarang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu,” jelasnya.
Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang masuk dalam desil 1 hingga 5 pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Kelompok ini merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Kalau sudah masuk desil 1–5, bapak ibu tetap bisa berobat gratis,” tegas Siswanto.
Meski keputusan penghapusan UHC telah diambil, Siswanto menilai pekerjaan rumah terbesar Pemkot Depok justru terletak pada akurasi data penerima manfaat. Ia mengingatkan agar tidak ada warga miskin yang tercecer hanya karena persoalan administratif.
“Jangan sampai orang yang benar-benar miskin justru tidak terdata dan akhirnya kehilangan akses layanan kesehatan,” katanya.
Selain soal data, kualitas layanan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Siswanto menegaskan bahwa peningkatan sarana, prasarana, dan pelayanan di Puskesmas serta RSUD adalah keniscayaan.
Ia bahkan mengajukan pertanyaan reflektif kepada warga.
“Bapak ibu pilih mana, berobat gratis tapi menunggu berjam-jam di IGD, atau berbayar tapi langsung ditangani?” ujarnya.
Mayoritas warga, lanjut Siswanto, memilih pelayanan cepat meski berbayar. Namun sebagian tetap berharap layanan gratis dengan kualitas prima.
Menutup resesnya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemkot Depok meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
“Ini konsekuensinya. Jika masyarakat diminta membayar, maka negara wajib menghadirkan pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan manusiawi,” pungkasnya.(Ht)
