DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Anggota Komisi A DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edi Masturo, mengajak untuk membangun kolaborasi positif dan abadi antara lembaga legislatif dan insan pers – semuanya demi mengawal kepentingan publik. Ajakan tersebut disampaikannya dalam acara Ngopi Bareng Media Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di ruang Bamus DPRD Depok pada Senin (29/12).
Yang paling mencolok dari pernyataan Edi: DPRD Kota Depok membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada semua media, tanpa ada pengecualian. Baik media cetak, daring, elektronik, maupun media sosial semuanya diperbolehkan berkomunikasi, meminta konfirmasi, klarifikasi, atau bahkan berdiskusi langsung dengan anggota dewan.
“Bagi saya pribadi dan DPRD pada umumnya, tidak ada batasan. Media mana pun boleh berkomunikasi dengan kami,” ujarnya
Menurut Edi, keterbukaan informasi ini adalah bagian tak terpisah dari komitmen DPRD untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyampaikan kebijakan, kinerja, dan fungsi pengawasan lembaga legislatif ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya harus dibangun atas dasar profesionalisme dan saling menghormati.
“Komunikasi harus dua arah. Media berhak bertanya, dan DPRD wajib menjawab secara terbuka dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Tak hanya itu, Edi juga menanggapi anggapan adanya tekanan terhadap media dalam peliputan. Ia menegaskan bahwa DPRD justru mendorong keterbukaan dan kritik konstruktif semua demi kepentingan publik.
“Tidak ada tekanan atau pembatasan. Justru kami ingin media mengawal dan mengkritisi kinerja DPRD secara sehat,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan komunikasi, Edi menyampaikan bahwa keterbukaan DPRD tidak hanya melalui forum resmi, tetapi juga komunikasi informal dan pemanfaatan media sosial.
“Sekarang ini kami juga aktif di media sosial. Itu bagian dari cara kami mendekatkan diri dengan masyarakat serta insan pers,” ucapnya.
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum, Edi menilai transparansi informasi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kritik dan masukan dari media, katanya, harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan kinerja DPRD.
Menutup pernyataannya, Edi menekankan bahwa kolaborasi antara DPRD dan media harus terus diperkuat sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Depok.
“Ketika DPRD dan media berjalan seiring, kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi sedang membangun masa depan Depok yang lebih terbuka, adil, dan berdaya saing. Depok ini punya kita bersama,” tutupnya. (Ht)
