DEPOK, FOKUSKOTA.com – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menggelar Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi (Soskom) bersama para ketua RT dan RW se-Kecamatan Cipayung, Selasa (3/3/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak warga.
Dalam pemaparannya, Siswanto menjelaskan bahwa Komisi D memiliki peran strategis dalam bidang pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dijalankan melalui rapat kerja, evaluasi program, serta kunjungan lapangan guna memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin RT dan RW memahami bagaimana mekanisme kerja DPRD, khususnya Komisi D. Dengan pemahaman yang benar, informasi ke warga tidak simpang siur dan aspirasi bisa disampaikan secara tepat,” ujarnya.
Isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Siswanto menegaskan, pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Penonaktifan BPJS PBI bukan pencabutan sepihak, melainkan hasil pemutakhiran data berbasis kondisi ekonomi terbaru. Jika ada warga yang merasa tidak sesuai, silakan ajukan verifikasi ulang melalui mekanisme resmi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam memperbarui data warga, terutama terkait perubahan kondisi ekonomi, domisili, maupun situasi khusus lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Selain persoalan sosial, forum juga menyoroti kondisi Setu Citayam yang airnya berubah kehijauan akibat terganggunya sirkulasi. Saluran penghubung dengan Kali Baru yang tertutup permanen disebut-sebut menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air.
Siswanto menilai penataan kawasan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang kewenangan. Menurutnya, revitalisasi tidak cukup hanya mempercantik tampilan, tetapi juga harus memulihkan fungsi ekologis dan membuka peluang ekonomi warga.
“Kalau aliran dari Kali Baru dibuka kembali, sirkulasi air bisa normal dan ekosistem pulih. Penataan juga perlu menghadirkan ruang terbuka hijau dan area UMKM agar masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, ia turut menyinggung rencana pelebaran Jalan Raya Cipayung sebagai jalur alternatif selama pembangunan Underpass Citayam berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas warga dari arah Bogor menuju Depok maupun Jakarta.
“Mobilitas warga harus tetap lancar. Infrastruktur yang matang bukan hanya soal jalan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Melalui kegiatan Soskom ini, Siswanto berharap komunikasi antara DPRD dan masyarakat semakin kuat. Setiap aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan dibawa dalam pembahasan resmi bersama perangkat daerah maupun pemerintah provinsi sesuai kewenangan.
“Forum seperti ini harus terus hidup. Kebijakan yang baik lahir dari data yang akurat dan dialog yang terbuka. Kami ingin setiap keputusan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. (Ht)
