DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Komisi A DPRD Kota Depok Edi Masturo pada Minggu (9/11/2025) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi (Soskom) yang berfokus pada peningkatan efektivitas pengawasan perizinan di Kota Depok.
Edi Masturo menekankan pentingnya strategi kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pembangunan di Kota Depok mematuhi aturan administrasi yang berlaku dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Pengawasan perizinan yang efektif adalah kunci untuk menciptakan Kota Depok yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya,” ujar Edi Masturo
Menurutnya tantangan dalam pengawasan perizinan selama ini meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dan koordinasi yang belum optimal antar lembaga terkait. Oleh karena itu, strategi kolaboratif ini dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
“Kami ingin membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan warga. Pengawasan perizinan tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Strategi yang diterapkan meliputi beberapa langkah konkret, seperti sosialisasi aturan perizinan kepada masyarakat, pendataan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, serta koordinasi rutin antara RT, RW, LPM, dan Komisi A DPRD Kota Depok.
Edi Masturo berharap langkah ini dapat mengurangi risiko banjir dan masalah drainase yang sering muncul akibat pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat menekan potensi pelanggaran perizinan sejak awal.
“Kami ingin warga menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Bersama-sama, kita bisa memastikan Depok lebih tertib dan ramah lingkungan,” tambahnya.
Pengawasan kolaboratif ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan demikian, setiap pembangunan tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas hidup warga.
Edi Masturo berharap sinergi yang solid antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terwujud melalui strategi ini, sehingga pengawasan perizinan berjalan lebih sistematis dan efektif.
“Ke depannya, sistem kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengelola perizinan dan pembangunan yang tertib serta ramah lingkungan,” pungkasnya.
Dengan adanya kegiatan Soskom ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengawasan perizinan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan serta ketertiban pembangunan di Kota Depok.(Ht)
