DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Di balik laju pembangunan perkotaan yang kian pesat, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi realitas pahit yang dihadapi sebagian warga berpenghasilan rendah di Kota Depok. Isu ini kembali mengemuka setelah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok, Mazhab HM, menegaskan komitmennya menjadikan penanganan RTLH sebagai agenda kebijakan pro-rakyat yang berorientasi pada keadilan sosial.
Mazhab menilai, program bedah rumah bukan sekadar bantuan fisik, melainkan kebijakan sosial strategis yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan konsisten dari tahun ke tahun. Fokus utamanya adalah pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan sehat—sebuah kebutuhan fundamental yang kerap terpinggirkan di tengah pembangunan berskala besar.
“Saya fokus pada program bedah rumah dan setiap tahun selalu ada. Tahun ini, di wilayah Rangkapan Baru terdapat 57 unit rumah yang dibedah, sementara di Kecamatan Pancoran Mas mencapai 82 unit. Program ini rutin dan menjadi prioritas,” ujar Mazhab HM.
Menurutnya, rumah layak huni tidak bisa dimaknai sebatas bangunan berdinding dan beratap. Hunian merupakan ruang kehidupan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan, kenyamanan, serta ketahanan sosial sebuah keluarga. Kondisi rumah yang buruk berpotensi memicu beragam persoalan, mulai dari meningkatnya risiko penyakit hingga terganggunya tumbuh kembang anak.
Dalam perspektif kebijakan publik, penanganan RTLH dipandang sebagai indikator nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Pembangunan yang berkeadilan, kata Mazhab, tidak cukup diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi dari sejauh mana kebutuhan paling mendasar warga terpenuhi.
“Jika rumah warga dibiarkan tidak layak, maka dampaknya akan berlapis dan jangka panjang. Karena itu, bedah rumah harus dilihat sebagai investasi sosial, bukan sekadar proyek tahunan,” tegasnya.
Sebagai partai yang berakar pada aspirasi umat dan masyarakat bawah, PPP menempatkan diri sebagai pengawal kebijakan sosial yang menyentuh kebutuhan riil warga. Mazhab menekankan bahwa politik sejatinya harus hadir secara substantif, bukan simbolik, dengan memastikan program-program dasar tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.
“Program bedah rumah harus dijaga konsistensinya karena menyangkut kehidupan dasar warga. Di sinilah politik seharusnya hadir dan dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain kesinambungan program, aspek ketepatan sasaran juga menjadi perhatian serius. Ia mendorong agar pendataan RTLH dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
Melalui penguatan program bedah rumah, Mazhab HM berharap semakin banyak warga Kota Depok dapat menikmati hunian yang layak dan manusiawi. Dari sanalah, cita-cita pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara nyata, dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat.(Ht)
