JAKARTA | FOKUSKOTA.com – Memanasnya konflik di Timur Tengah dinilai tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan guncangan besar terhadap ekonomi dan pasokan energi global. Serangan Amerika Serikat dan Israel di sejumlah wilayah Iran sejak 28 Februari 2026 menjadi pemicu meningkatnya tensi geopolitik yang kini mulai dirasakan dampaknya oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Salah satu indikator paling nyata dari eskalasi tersebut adalah melonjaknya harga minyak dunia. Minyak Brent yang pada awal tahun berada di kisaran USD 62 per barel, kini naik tajam hingga menyentuh angka USD 85–91 per barel. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas energi internasional, terutama jika konflik terus meluas.
Pakar ketahanan nasional dan geopolitik energi sekaligus dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han), menilai situasi tersebut merupakan ancaman tidak langsung yang bersifat serius dan multidimensional bagi Indonesia.
Menurutnya, Iran memegang posisi yang sangat strategis dalam rantai distribusi energi global, terutama karena keberadaan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Apabila jalur tersebut terganggu atau bahkan mengalami blokade de facto, dampaknya akan sangat besar terhadap pasokan energi internasional.
“Meski Indonesia tidak terlibat secara geografis maupun militer, blokade de facto oleh Iran berpotensi mengganggu pasokan energi hingga kawasan Asia Tenggara. Dalam kondisi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak bahkan dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Situasi ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga menekan kedaulatan ekonomi,” ujar Dr. Ian.
Ia menjelaskan, lonjakan harga energi global dapat menimbulkan efek domino bagi perekonomian nasional. Kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada sektor transportasi, logistik, hingga harga pangan. Pada akhirnya, situasi tersebut dapat memicu inflasi, memperbesar tekanan fiskal pemerintah, dan menurunkan daya beli masyarakat.
Tak hanya soal energi dan ekonomi, konflik tersebut juga dinilai memicu perubahan besar dalam peta geopolitik dunia. Dr. Ian menyebut, meningkatnya keterlibatan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia yang mendukung Iran menunjukkan bahwa konflik ini telah berkembang menjadi bagian dari rivalitas global yang lebih luas.
“Akibatnya, terjadi pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. Dalam kondisi ini, stabilitas global tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan besar, melainkan dipengaruhi oleh dinamika aliansi strategis antarnegara. Hal ini menjadikan kawasan Timur Tengah semakin strategis sebagai pusat rivalitas kekuatan global,” jelasnya.
Menghadapi situasi tersebut, Dr. Ian menekankan pentingnya langkah mitigasi yang terukur dari pemerintah Indonesia. Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan stabilisasi ekonomi, termasuk memperkuat jaring pengaman fiskal guna menahan tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi.
Selain itu, dari sisi diplomasi, Presiden diharapkan dapat mengambil inisiatif mendorong deeskalasi melalui berbagai forum internasional seperti Board of Peace (BoP), ASEAN, dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah juga dinilai perlu segera mematangkan rencana kontingensi untuk evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Teluk apabila situasi memburuk.
Dalam perspektif jangka panjang, ia menilai Indonesia harus memperkuat fondasi ketahanan nasional, terutama melalui pengembangan industri pertahanan dan teknologi strategis yang lebih mandiri. Kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista), menurutnya, menjadi bagian penting dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.
Di sisi lain, strategi ketahanan energi nasional juga harus diperkuat melalui diversifikasi sumber impor energi serta percepatan transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Situasi global saat ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi, energi, dan geopolitik merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi sekaligus menjaga prinsip diplomasi bebas aktif di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sebagai institusi pendidikan, Universitas Pertamina dapat berperan sebagai pionir riset dalam pengembangan kemandirian energi serta pembangunan kekuatan jaringan siber berbasis Artificial Intelligence (AI). Rekomendasi berbasis riset menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing,” tutup Dr. Ian.
Melalui Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina terus mendorong kajian strategis terkait geopolitik global, diplomasi, dan ketahanan energi melalui pendidikan dan riset. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi akademik dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.(Ht)
