KABUPATEN BEKASI | Fokuskota.com – Proyek milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025 kini jadi sorotan tajam. Bukan hanya karena nilai anggarannya yang mencapai Rp98,5 juta, tapi juga karena dugaan kuat adanya penyusupan oknum ormas yang berlindung di balik atribut jurnalis.
Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya alias Opan, tak tinggal diam. Ia menyoroti fenomena menyimpangnya fungsi pers yang dijadikan tameng oleh oknum preman proyek berkedok wartawan. Hal ini, tegas Opan, sangat mencederai marwah pers dan mengotori misi kontrol sosial yang dijunjung tinggi profesi jurnalistik.
“Saya mendapat laporan dari rekan-rekan wartawan di lapangan soal adanya pengakuan kontraktor proyek Dispora Bekasi yang juga mengaku wartawan media online dan anggota ormas. Ini jelas penyimpangan!” kecam Opan, dikutip press release FWJ, Minggu (6/7/2025).
Ironisnya, lanjut Opan, oknum tersebut secara terang-terangan menunjukkan ID pers saat dikonfirmasi, dan mengaku bahwa kartu pers digunakan untuk ‘backup proyek’. Parahnya lagi, ia mengklaim bagian dari organisasi pers nasional dan ormas besar.
“Kalau memang terbukti ada media yang memberikan ID kepada orang seperti ini, saya minta redaksi media itu mencabut keanggotaannya dan memberikan pernyataan resmi bahwa yang bersangkutan adalah oknum perusak profesi,” ujar Opan tegas.
Sementara itu, warga protes, jalan rusak diterjang truk proyek. Adapun proyek sarana olahraga (SOR) milik Dispora Bekasi yang berlokasi di RT07/RW010 Perumahan Villa Mas Asri 2 menuai reaksi keras warga. Salah satu warga, mantan Ketua RT 06 RW 010 Desa Sindang Mulya, mengeluhkan hilir-mudik kendaraan berat proyek yang mengganggu akses jalan warga.
“Saya tanya kontraktornya, malah dia nyolot dan pamer ID pers. Dia ngaku wartawan dan dari ormas. Ini proyek pemerintah, masa warga enggak diajak musyawarah? Kalau ada kecelakaan atau jalan rusak, siapa tanggung jawab?” keluhnya.
Warga menyatakan tidak menolak pembangunan, namun menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam pelaksanaannya. Mereka khawatir keselamatan anak-anak dan warga terancam karena kendaraan molen besar melintasi perumahan padat penduduk.
Mengenau profesi jurnalis dipakai jadi alat ‘Kebal Hukum’
klaim oknum bahwa dirinya wartawan sekaligus kontraktor dan anggota ormas membuat publik geram. Ia secara blak-blakan menyebut ID pers sebagai alat ‘pengaman’ untuk kelancaran proyeknya.
“Saya juga wartawan, kartu ini buat backup pekerjaan saya,” ucap SP, oknum yang bersangkutan, dengan nada menantang.
Opan juga menambahkan, lanjutnya, fenomena ini menjadi tamparan keras bagi dunia jurnalistik dan pengelolaan proyek pemerintah di daerah. FWJ Indonesia mendesak agar semua pihak mulai dari redaksi media, instansi pemerintah, hingga aparat penegak hukum – segera bertindak.
“Jika dibiarkan, praktik semacam ini akan merusak kepercayaan publik pada profesi wartawan dan menciptakan iklim proyek yang rawan korupsi serta premanisme,” tutup Opan. (RN)
