DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Pembangunan jembatan penghubung di Kampung Parung Bingung, Kota Depok, menjadi bukti konkret bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif dapat diwujudkan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok, Mazhab HM. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut berangkat dari kebutuhan riil masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses antarwilayah, terutama menuju pondok pesantren serta jalur aktivitas ekonomi warga.
“Pembangunan jembatan ini murni berasal dari aspirasi masyarakat. Mereka membutuhkan akses penghubung agar kegiatan pendidikan keagamaan, mobilitas harian, dan aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih lancar,” ujar Mazhab, Senin (26/1/2026).
Mazhab menjelaskan, aspirasi warga Kampung Parung Bingung kemudian diperjuangkan melalui mekanisme pokir dengan alokasi anggaran sekitar Rp480 juta. Sejak awal, kata dia, penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Pokir harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jembatan ini menjadi contoh bahwa aspirasi yang disampaikan dengan jelas dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh bisa diwujudkan menjadi pembangunan nyata,” katanya.
Sebelum jembatan dibangun, lanjut Mazhab, warga harus menempuh jalur yang lebih jauh untuk mencapai wilayah seberang kampung. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga berdampak pada keterbatasan aktivitas santri, masyarakat umum, serta pelaku usaha kecil.
“Dengan adanya jembatan penghubung ini, akses menjadi lebih mudah, waktu tempuh lebih singkat, dan aktivitas warga menjadi jauh lebih efektif,” jelasnya.
Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, Mazhab menilai jembatan tersebut memiliki nilai strategis dalam mendorong dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Terbukanya akses diyakini akan meningkatkan pergerakan ekonomi warga sekaligus memperkuat interaksi sosial antarwilayah.
“Ketika akses terbuka, maka roda ekonomi warga ikut bergerak. Jembatan ini bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menghubungkan aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Mazhab juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar penggunaan pokir tetap berada pada jalur yang tepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil warga.
“Pokir adalah amanah dari masyarakat. Karena itu harus digunakan secara bertanggung jawab, tepat guna, dan tidak boleh menyimpang dari kepentingan publik,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Mazhab berharap pembangunan jembatan di Kampung Parung Bingung dapat menjadi contoh nyata bahwa pembangunan berbasis aspirasi warga mampu diwujudkan secara konkret, berkelanjutan, dan membawa manfaat jangka panjang.
“Selama aspirasi itu untuk kepentingan masyarakat dan membawa manfaat nyata, tentu akan terus kami perjuangkan. Pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh warga,” pungkasnya. (Ht)
