DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi dunia jurnalistik sekaligus penguatan peran pers dalam kehidupan demokrasi. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menegaskan bahwa pers memegang posisi penting sebagai pengawal transparansi dan jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat.
Menurutnya, pers bukan hanya institusi penyampai informasi, tetapi juga elemen strategis dalam membentuk kesadaran publik serta menjaga kualitas demokrasi melalui fungsi kontrol sosial yang sehat.
“Pers memiliki tanggung jawab besar, bukan sekadar memberitakan, tetapi juga membangun kesadaran publik dan mengawal aspirasi masyarakat secara objektif,” ujar Edi Masturo, Senin (9/2/2026).
Ia menilai profesionalisme pers menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Di era yang serba cepat, kata dia, keakuratan dan kedalaman konteks berita tidak boleh dikorbankan hanya demi kecepatan tayang.
Edi menegaskan, sinergi antara pers dan lembaga legislatif harus dibangun di atas prinsip saling menghormati peran. DPRD membutuhkan pers untuk menyampaikan kebijakan kepada publik secara terbuka, sementara pers membutuhkan akses informasi yang transparan agar fungsi jurnalistik berjalan optimal.
“Hubungan pers dan legislatif harus tetap kritis tapi sehat. Kita butuh pers yang berani menyuarakan kebenaran sekaligus menjaga objektivitas,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak utuh berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan keresahan sosial. Karena itu, kemerdekaan pers harus diiringi tanggung jawab etik agar publik memperoleh gambaran yang jernih terhadap setiap isu.
Dalam pandangannya, pers juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan publik dipahami masyarakat secara tepat. Informasi yang lengkap dan berimbang dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Pers yang independen justru memperkuat demokrasi. Ketika informasi disampaikan secara akurat dan kontekstual, masyarakat bisa menilai kebijakan dengan rasional,” ujarnya.
Momentum HPN 2026, lanjut Edi, harus dimaknai sebagai pengingat bahwa pers profesional bukan hanya kritis, tetapi juga solutif. Pers diharapkan hadir sebagai penjaga akal sehat publik, penguat transparansi, serta penghubung dialog antara rakyat dan pemerintah.
“Saya percaya pers yang berintegritas akan melahirkan pemerintahan yang lebih bersih, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan pembangunan daerah yang demokratis serta berkelanjutan,” tutupnya.(Ht)
