DEPOK | FOKUSKOTA.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional, H.M. Hasbullah Rahmad, menilai tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah telah menunjukkan arah perubahan yang terukur dan sistematis bagi pembangunan Kota Depok.
Menurut Hasbullah, persepsi publik kerap keliru dalam menilai kinerja kepala daerah karena mengharapkan hasil instan dalam waktu singkat. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan, tahun pertama merupakan fase konsolidasi sistem, penataan kebijakan, harmonisasi birokrasi, serta penyusunan prioritas pembangunan jangka menengah.
“Janji itu diselesaikan selama lima tahun masa jabatan. Tahun pertama ini adalah fase meletakkan fondasi, bukan fase menikmati hasil,” ujarnya, Senin (23/2/26).
Ia menjelaskan, secara teknokratis ruang gerak pemerintahan Supian–Chandra memang belum sepenuhnya leluasa karena struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah Mohammad Idris. Kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas harus menunggu siklus anggaran berikutnya agar selaras dengan visi pembangunan baru.
Salah satu indikator konkret arah perubahan kebijakan, lanjutnya, adalah rencana program bantuan Rp300 juta per RW yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Skema tersebut dinilai sebagai transformasi paradigma pembangunan karena memberikan ruang langsung kepada masyarakat di tingkat lingkungan untuk menentukan kebutuhan prioritasnya.
“Selama ini tidak semua RW bisa lolos usulan pembangunan karena keterbatasan kuota dan mekanisme seleksi. Dengan dana per RW, masyarakat punya kendali menentukan pembangunan yang paling dibutuhkan di wilayahnya,” katanya.
Menurut Hasbullah, kebijakan ini bukan sekadar pemerataan anggaran, melainkan strategi memperkuat demokratisasi pembangunan. Warga tidak lagi hanya menjadi objek program, tetapi juga subjek yang merancang arah pembangunan lingkungannya, baik untuk perbaikan infrastruktur, penguatan kegiatan sosial, ketahanan ekonomi, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
Di sektor infrastruktur makro, ia menyoroti intensitas koordinasi lintas wilayah yang dilakukan Supian–Chandra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor. Salah satu agenda strategis adalah rencana pembebasan lahan perlintasan Citayem pada 2026 dan pembangunan underpass Margonda pada 2027.
Menurutnya, titik tersebut selama ini menjadi simpul kemacetan dan rawan kecelakaan akibat tingginya frekuensi kereta yang melintas.
“Jika underpass terealisasi, manfaatnya bukan hanya kelancaran lalu lintas, tetapi juga peningkatan keselamatan, efisiensi distribusi barang, serta percepatan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Hasbullah juga menyoroti rencana pelebaran Jalan Sawangan sebagai langkah strategis membuka kawasan ekonomi baru. Keterbatasan akses selama ini dinilai menghambat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan akses yang lebih luas, arus barang dan jasa diyakini meningkat sehingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, rencana pembangunan flyover di kawasan Margonda disebut sebagai bukti keberanian mengambil keputusan strategis, termasuk mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif berbunga rendah agar proyek prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan fiskal.
Dalam sektor transportasi publik, ia menekankan pentingnya integrasi regional sebagai solusi jangka panjang kemacetan. Perluasan layanan TransJakarta hingga menjangkau Depok dinilai perlu dipercepat, mengingat transportasi massal lintas wilayah efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Ia juga mendorong penguatan komunikasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan agar rencana pengembangan jalur LRT lanjutan dapat memasukkan Depok sebagai bagian jaringan transportasi rel masa depan wilayah penyangga ibu kota.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Hasbullah menilai rotasi dan mutasi aparatur yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan profesional dan responsif. Aparatur sipil negara, tegasnya, harus kembali pada prinsip dasar sebagai pelayan masyarakat.
“Birokrasi harus kembali ke prinsip dasar sebagai pelayan masyarakat. Aparatur tidak boleh arogan dan harus responsif,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci, termasuk dalam hal sederhana seperti disiplin membuang dan memilah sampah dari rumah yang berdampak besar pada kualitas lingkungan kota.
Menutup pernyataannya, Hasbullah menilai tahun pertama kepemimpinan Supian Suri–Chandra merupakan fase krusial dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang Kota Depok. Ia melihat desain kebijakan, konsolidasi birokrasi, serta perencanaan proyek strategis lintas sektor mulai membentuk fondasi yang kuat.
“Saya melihat progres sudah mulai tampak. Artinya fondasi pembangunan yang fundamental sedang dipersiapkan. Itu menjadi modal penting agar hasil nyata bisa dirasakan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya,” tutupnya. (Ht)
