DEPOK | FOKUSKOTA .com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 DPRD Kota Depok, Kamis (3/9/2026), tidak sekadar menjadi seremoni kelembagaan. Ada pesan tentang keberagaman, persatuan, sekaligus tanggung jawab wakil rakyat yang ditampilkan melalui busana adat Nusantara.
Para anggota DPRD Kota Depok tampil mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman busana itu membuat suasana peringatan ulang tahun lembaga legislatif tersebut terasa berbeda, sekaligus menjadi simbol bahwa perbedaan dapat berjalan beriringan dalam satu tujuan.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, mengatakan pakaian adat yang dikenakan para anggota dewan memiliki makna jauh lebih dalam daripada sekadar atribut perayaan.
Menurutnya, setiap busana tradisional membawa sejarah, identitas dan filosofi masyarakat yang mewariskannya dari generasi ke generasi.
“Busana adat ini bukan hanya pakaian. Di dalamnya ada filosofi, ada nilai budaya, dan ada identitas yang harus kita hormati. Keberagaman yang kita tampilkan hari ini menjadi gambaran bahwa kita boleh berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama,” ujar Yuni.
Salah satu busana yang menjadi perhatian dalam peringatan tersebut adalah busana tradisional Minahasa, Sulawesi Utara, termasuk Kawasaran atau Kabasaran.
Kawasaran memiliki keterkaitan erat dengan tradisi leluhur masyarakat Minahasa dan sosok Waraney, yang dikenal dalam tradisi sebagai para ksatria. Tradisi tersebut bukan hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga mengandung pesan mengenai keberanian dan perlindungan.
Yuni menjelaskan, filosofi Kawasaran memiliki keterkaitan dengan tugas seorang wakil rakyat.
Ia menyebut istilah tersebut berkaitan dengan kata kawak yang bermakna melindungi dan asaran yang mengandung pengertian sama atau berlaku seperti. Filosofi itu, menurutnya, dapat dimaknai sebagai semangat untuk meneladani leluhur dalam menjaga tanah, negeri dan kehidupan.
“Semangat melindungi itu bisa kita refleksikan dalam tugas sebagai wakil rakyat. Kita diberi kepercayaan untuk menjaga kepentingan masyarakat, menyuarakan aspirasinya, dan memastikan kebijakan yang dibuat memberikan manfaat. Itu bagian dari amanah yang harus kita jalankan,” tuturnya.
Memasuki usia 27 tahun, Yuni mengajak seluruh jajaran DPRD Kota Depok menjadikan momentum tersebut sebagai ruang evaluasi.
Baginya, bertambahnya usia lembaga legislatif bukan hanya alasan untuk merayakan perjalanan yang telah dilalui. Lebih penting dari itu, usia 27 tahun harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana DPRD telah memenuhi harapan masyarakat.
“27 tahun bukan hanya sebuah perayaan. Ini menjadi momentum untuk bercermin. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih kurang, dan apa yang harus kita perbaiki ke depan. Jangan sampai amanah masyarakat hanya berhenti pada kata-kata,” tegasnya.
Ia menilai masih banyak pekerjaan yang harus dikawal DPRD, terutama memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti dalam forum pembahasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak nyata.
Menurut Yuni, keberagaman busana yang ditampilkan dalam HUT DPRD juga dapat menjadi gambaran kehidupan demokrasi di parlemen.
Di dalam lembaga legislatif, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap anggota memiliki latar belakang, pandangan dan kepentingan politik yang berbeda.
Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan tujuan utama keberadaan DPRD, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Di DPRD kita juga memiliki perbedaan pandangan. Itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Tetapi perbedaan jangan menjadi penghalang untuk bekerja bersama. Pada akhirnya, kepentingan masyarakat harus menjadi titik temu kita,” katanya.
Yuni berharap peringatan HUT ke-27 DPRD Kota Depok tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
Menurutnya, pesan yang terkandung dalam busana adat seharusnya ikut dibawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para wakil rakyat.
Keberagaman Nusantara yang ditampilkan hari itu menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun dari berbagai identitas, tetapi dipersatukan oleh tujuan bersama.
Hal serupa, kata Yuni, harus tercermin dalam kerja DPRD. Perbedaan pilihan politik maupun pandangan tidak boleh membuat kepentingan publik terpinggirkan.
“Harapan saya, momentum ini bukan hanya membuat kita bangga terhadap budaya Nusantara, tetapi juga mengingatkan kita pada tanggung jawab. Apa pun busana yang kita kenakan, apa pun latar belakang kita, ketika sudah menjadi wakil rakyat, kita memiliki amanah yang sama: bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (Ht)
