DEPOK | FOKUSKOTA.com – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok, St. Binton Nadapdap, menegaskan bahwa politik yang berkeadilan tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan perempuan secara substantif dalam sistem demokrasi. Komitmen itu ia aktualisasikan melalui kolaborasi penulisan dua buku bersama Qonita Lutfiyah, Anggota DPRD Kota Depok tiga periode sekaligus Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD).
Menurut Binton, gagasan tersebut lahir dari pengalaman langsung saat membangun struktur kepengurusan partai di tingkat kota. Setelah memutuskan pensiun dini dari Bank Rakyat Indonesia dan terjun penuh ke dunia politik, ia dipercaya memimpin PSI Depok.
Dalam proses konsolidasi organisasi, ia dihadapkan pada ketentuan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan. Namun baginya, angka tersebut bukan sekadar syarat administratif.
“Itu amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral. Perempuan bukan pelengkap struktur, tetapi kekuatan intelektual dan sosial yang menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Binton menilai banyak perempuan memiliki kapasitas pendidikan dan pengalaman kepemimpinan yang mumpuni, namun masih menghadapi keraguan untuk masuk ke dunia politik akibat stigma dan kultur yang belum sepenuhnya ramah gender.
Kegelisahan intelektual itu semakin menguat ketika ia menempuh studi doktoral di Universitas Kristen Indonesia. Dalam refleksi akademiknya, ia memandang relasi antara hukum, demokrasi, dan keadilan gender harus diperkuat melalui literasi politik yang sistematis, bukan sekadar wacana normatif.
Momentum kolaborasi dengan Qonita bermula ketika Binton menerima penghargaan sebagai Anggota DPRD Kota Depok Terbaik Tahun 2025 dari BKD. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan buku karyanya berjudul Filsafat Ilmu, yang kemudian membuka dialog mendalam mengenai pentingnya menghadirkan karya ilmiah tentang posisi perempuan dalam politik Indonesia.
Binton memuji Qonita sebagai figur perempuan dengan kombinasi pengalaman legislasi, kapasitas akademik, dan integritas kepemimpinan. Selain tiga periode duduk di DPRD, Qonita juga dikenal sebagai akademisi bergelar doktor, pendidik, dan pengusaha.
“Beliau tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi membuktikannya melalui konsistensi pengabdian. Kolaborasi ini adalah pertemuan pengalaman lapangan dan refleksi akademik,” ungkapnya.
Dari sinergi tersebut lahir dua buku berjudul Politik dan Wanita serta Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia. Kedua karya itu mengupas dinamika legislasi, kaderisasi perempuan di partai politik, hingga analisis sistem politik nasional dalam perspektif gender.
Binton menegaskan, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan akan melahirkan kebijakan publik yang lebih humanis dan berorientasi masa depan.
“Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ruang pengabdian yang harus diisi empati dan integritas. Demokrasi yang inklusif menuntut kepemimpinan perempuan sebagai kebutuhan sistemik,” tegasnya.
Kedua buku tersebut juga mendapat dukungan sejumlah tokoh. Kata pengantar ditulis oleh Wiwik Sri Widiarty, dosen Binton pada Program S3 di Universitas Kristen Indonesia, sementara kata sambutan diberikan oleh Grace Natalie.
Bagi Binton, dukungan itu menjadi energi moral bahwa perjuangan politik perempuan adalah agenda lintas generasi. Ia berharap karya tersebut mampu menjadi referensi dan inspirasi, khususnya bagi generasi muda perempuan Indonesia, untuk berani tampil dan mengambil peran strategis dalam arsitektur demokrasi nasional.
“Demokrasi tidak akan matang tanpa keberanian perempuan untuk memimpin. Jika kita ingin sistem politik yang adil dan berorientasi masa depan, maka kepemimpinan perempuan adalah keniscayaan,” pungkasnya. (Ht)
