DEPOK | FOKUSKOTA.COM – Langkah Wali Kota Depok melakukan rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai apresiasi dari Siswanto. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan strategis yang dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Siswanto, rotasi yang menyentuh hampir separuh pimpinan OPD merupakan hal wajar dalam dinamika pemerintahan. Penyegaran ini dinilai mencerminkan keseriusan Wali Kota Depok dalam mengoptimalkan peran perangkat daerah agar bekerja lebih efektif dan selaras dengan arah pembangunan kota.
“Rotasi dan penyegaran OPD merupakan kebutuhan organisasi. Ini langkah penting agar setiap perangkat daerah dapat bekerja maksimal sesuai visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, mutasi jabatan merupakan hak prerogatif Wali Kota yang diyakini telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan matang. Penempatan pejabat baru di sejumlah posisi strategis diharapkan mampu mempercepat pencapaian target kinerja serta memperkuat fungsi OPD sebagai ujung tombak pembangunan.
“Keputusan ini tentu tidak diambil secara tiba-tiba. Ada evaluasi kinerja dan pertimbangan strategis demi efektivitas pemerintahan,” jelasnya.
Pada sektor kesehatan, Siswanto menilai perubahan kepemimpinan di Dinas Kesehatan berpotensi membawa pembaruan dalam sistem pelayanan dasar kepada masyarakat. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun pola kerja yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem jaminan kesehatan. Menurutnya, kebijakan layanan kesehatan gratis perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi melalui kepesertaan BPJS Mandiri sebagai bentuk solidaritas sosial.
“Tugas pimpinan Dinas Kesehatan yang baru adalah membangun kesadaran kolektif. Subsidi silang ini penting agar warga kurang mampu benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Selain bidang kesehatan, sektor sosial juga menjadi perhatian serius. Siswanto menilai perubahan sistem pendataan masyarakat kurang mampu yang kini mengikuti kebijakan pemerintah pusat menuntut akurasi dan objektivitas data yang lebih tinggi.
“Pendataan harus transparan dan akurat. Ini kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menilai Kepala Dinas Sosial yang baru memegang peran strategis dalam memastikan integrasi data berjalan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, terutama di tengah masa transisi kebijakan nasional.
Lebih jauh, Siswanto berharap penyegaran OPD berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, terbukanya kesempatan kerja akan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Depok.
“Jika peluang kerja semakin luas, tingkat pengangguran pasti berangsur menurun,” ucapnya.
Siswanto menegaskan, rotasi dan mutasi jabatan ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi birokrasi yang dilakukan Wali Kota Depok untuk mengoptimalkan seluruh potensi OPD. Kebijakan tersebut diharapkan melahirkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Sebagai penutup, ia menilai penyegaran OPD harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang modern, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Dengan kepemimpinan yang solid dan pelayanan publik yang semakin berkualitas, Depok punya peluang besar melaju sebagai kota yang maju, inklusif, dan siap menjawab tantangan pembangunan ke depan,” pungkasnya.(Ht)
