DEPOK | FOKUSKOTA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026. Berbagai persoalan mulai dari infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan sosial menjadi perhatian utama yang disampaikan warga kepada para legislator PKB.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok dan sekertaris komisi D, Siswanto,S.H saat menyampaikan Laporan Hasil Reses Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (4/6/2026).
Menurut Siswanto, kegiatan reses merupakan bagian penting dari fungsi representasi DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Berbagai masukan yang diterima dari warga dinilai harus menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses merupakan suara masyarakat yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Depok. Kami mendorong agar seluruh perangkat daerah menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang terukur serta berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” ujar Siswanto.
Infrastruktur dan Sampah Jadi Sorotan
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi PKB menilai Pemerintah Kota Depok perlu melakukan percepatan pembangunan yang lebih merata guna mengimbangi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga adalah kebutuhan pelebaran Jalan Raya Tapos yang selama ini menjadi jalur strategis penghubung Depok, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Menurut PKB, kapasitas jalan yang ada saat ini sudah tidak memadai dan kerap memicu kemacetan panjang.
Selain itu, PKB juga meminta penyelesaian segera proyek galian utilitas yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Fraksi PKB mengingatkan agar seluruh persoalan penataan utilitas dan pelebaran jalan dituntaskan sebelum pelaksanaan pengaspalan hotmix yang direncanakan pada tahun 2027.
Di sektor lingkungan hidup, persoalan sampah menjadi perhatian serius. PKB mendorong modernisasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung melalui digitalisasi sistem pencatatan dan pengawasan.
Fraksi PKB mengusulkan penerapan jembatan timbang digital yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi, serta pemasangan CCTV untuk memastikan setiap armada yang masuk tercatat secara transparan, mulai dari nomor kendaraan, identitas pengemudi hingga berat muatan sampah.
PKB juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memperketat pengawasan terhadap armada pengangkut sampah guna mencegah masuknya sampah dari luar wilayah Kota Depok ke TPA Cipayung.
Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja
Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Fraksi PKB menilai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah.
PKB mendorong peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, serta perluasan akses pasar bagi UMKM. Selain itu, pemerintah juga diminta memperluas program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Pendidikan Harus Lebih Merata
Dalam bidang pendidikan, PKB menyoroti masih terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang menjadi keluhan masyarakat setiap tahun ajaran baru.
Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Depok memperluas Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di seluruh kelurahan agar masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih merata.
Selain itu, PKB mendesak percepatan pembangunan dan pemenuhan fasilitas untuk SMP Negeri 33, SMP Negeri 35, dan SMP Negeri 36 guna mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan daya tampung SMP negeri yang tersedia.
“Jangan sampai ada anak-anak Kota Depok yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah,” tegas Siswanto.
Perjuangkan Guru Ngaji dan Pelayanan Sosial
Di sektor kesejahteraan sosial, Fraksi PKB memberikan perhatian khusus terhadap nasib guru ngaji, guru madrasah, pengajar majelis taklim, serta pegiat pendidikan keagamaan lainnya.
PKB menyoroti menurunnya kuota Program Guru Ngaji yang sebelumnya mencapai 2.000 penerima manfaat namun kini hanya sekitar 550 kuota. Menurut PKB, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena para pendidik keagamaan memiliki peran penting dalam membangun karakter dan moral generasi muda.
Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Depok melakukan optimalisasi anggaran agar jumlah penerima manfaat dapat dikembalikan secara bertahap bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, PKB juga mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan fasilitas puskesmas dan posyandu, serta pembaruan data penerima bantuan sosial agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.
Menutup laporannya, Siswanto menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar pembangunan Kota Depok berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
“Fraksi PKB akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Depok,” pungkasnya.(Hetti)
