DEPOK | FOKUSKOTA.com – Momentum Halalbihalal pasca-Idulfitri dimanfaatkan sebagai ruang rekonsiliasi dan penyatuan langkah oleh elemen masyarakat sipil di Kota Depok. Bertempat di Baleka 2 Lantai 1, Rabu (8/4/2026), kegiatan yang mempertemukan LSM Pokja Ramah Investasi Depok (PRID) dan LSM Gedor berlangsung hangat, cair, dan penuh semangat kebersamaan.
Pertemuan tersebut tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimaknai sebagai upaya mencairkan suasana pasca-Pilkada, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk ikut menjaga iklim sosial, politik, dan pembangunan di Kota Depok agar tetap kondusif.
Ketua PRID, Kasno, menegaskan bahwa acara tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar tradisi tahunan pasca-Lebaran. Menurutnya, halalbihalal kali ini menjadi titik penting untuk menghapus sekat-sekat lama yang sempat muncul akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada lalu.
“Pertama, ini masih dalam rangka merayakan Hari Raya Idulfitri, sehingga kami menggelar halalbihalal. Kedua, terkait persoalan Pilkada, kami menganggap semuanya sudah selesai. Walaupun memang mayoritas teman-teman di kelompok tertentu kemarin punya pilihan politik masing-masing, hari ini kita mencoba merapatkan barisan. Sudah tidak ada lagi kelompok 01 atau 02, yang ada sekarang adalah bagaimana bersama-sama untuk Depok,” ujar Kasno.
Dalam suasana yang penuh keakraban, pertemuan itu disebut Kasno sebagai kemajuan yang patut disyukuri. Ia menilai, selama ini hubungan antar elemen masyarakat sipil di Depok sempat mengalami jarak dan ketegangan akibat dinamika politik yang cukup tajam. Namun lewat forum tersebut, komunikasi yang sebelumnya kaku mulai mencair.
Menurutnya, rekonsiliasi semacam ini sangat penting agar seluruh unsur masyarakat dapat kembali duduk bersama, berdialog, dan membangun semangat kolektif demi kepentingan Kota Depok.
“Pertemuan tadi saya anggap sebagai satu kemajuan yang patut kita syukuri. Mengapa? Karena sudah mencairkan suasana yang selama ini saya anggap kurang begitu harmonis. Dengan adanya pertemuan ini, harapan kita ke depan, di bawah kepemimpinan Bapak Dr. H. Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, Kota Depok bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Kasno menekankan, perbedaan pandangan dan kritik dalam kehidupan demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Namun, ia berharap semua itu dilakukan dengan cara-cara yang beretika, dewasa, dan mengedepankan kekeluargaan, bukan dengan saling menjatuhkan atau mempertajam konflik.
Lebih jauh, Kasno menegaskan bahwa masyarakat sipil di Depok harus mulai meninggalkan label-label kelompok yang selama ini melekat pasca kontestasi politik. Baginya, semua pihak sejatinya adalah bagian dari keluarga besar Kota Depok yang suatu saat akan saling membutuhkan.
“Tidak ada lagi bahwa ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok saya, bukan seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan, kita bicarakan secara kekeluargaan. Karena saya anggap PRID dan Gedor ini adalah keluarga besar yang sama-sama lahir, tinggal, dan nanti mungkin juga akan meninggal di Depok. Artinya, satu sama lain suatu saat pasti akan saling membutuhkan,” tuturnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan moral bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berubah menjadi sekat sosial yang berkepanjangan. Dalam pandangan Kasno, ruang silaturahmi dan komunikasi harus tetap dijaga agar energi masyarakat tidak habis dalam konflik horizontal.
Dalam kesempatan itu, Kasno juga mengingatkan bahwa Kota Depok saat ini sedang memasuki sejumlah momentum penting yang membutuhkan perhatian dan kontribusi bersama dari seluruh elemen masyarakat.
Salah satunya adalah persiapan Hari Jadi Kota Depok ke-27, yang menurutnya harus menjadi ajang memperkuat rasa memiliki terhadap kota sekaligus membangun optimisme kolektif untuk masa depan Depok yang lebih baik.
Selain itu, ia juga menyoroti momentum penerimaan siswa baru, yang menurutnya perlu dikawal secara serius agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama warga yang masih menghadapi persoalan akses pendidikan.
“Kota Depok sebentar lagi akan menyelenggarakan Hari Jadi ke-27. Setelah itu juga kita akan menghadapi momentum penerimaan siswa baru. Ini harus menjadi perhatian bersama, karena kita ingin kebijakan Pemerintah Kota Depok benar-benar berarti bagi masyarakat, khususnya mereka yang masih membutuhkan kepastian soal pendidikan,” ujarnya.
Kasno menegaskan, rekonsiliasi bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Ia justru menilai, masyarakat sipil tetap harus menjalankan peran sebagai pengingat dan pengkritik terhadap jalannya pemerintahan. Namun, kritik yang dibangun harus berada dalam koridor etika, niat baik, dan kepentingan publik.
Menurutnya, suasana kondusif tidak akan tercipta jika kritik selalu dibungkus sentimen politik atau dendam pasca-Pilkada. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk membangun pola hubungan yang lebih sehat antara kelompok masyarakat, organisasi, maupun unsur pemerintah.
“Kita harus saling mengingatkan, saling mengkritisi, tapi dengan cara-cara yang beretika. Jangan lagi melihat seseorang dari kelompok mana dia berasal. Yang terpenting adalah bagaimana kita sama-sama ikut menjaga dan membangun Depok,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Kasno juga menyoroti pentingnya masyarakat sipil mengambil sikap yang selaras dengan semangat persatuan yang kini dibangun di tingkat elite politik dan pemerintahan.
Ia menyebut, para tokoh politik, partai, hingga unsur legislatif dan eksekutif pada dasarnya telah menunjukkan arah yang sama, yakni menerima hasil demokrasi dan bersama-sama mendukung jalannya pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah.
Menurutnya, jika para pemimpin di atas sudah mampu membangun komitmen bersama, maka masyarakat di bawah juga harus bisa menunjukkan kedewasaan politik yang sama.
“Yang di atas saja sudah selesai, sudah membangun komitmen, dan mereka juga mengakui bahwa Depok ini dipimpin oleh Bapak Dr. H. Supian Suri dan Bang Chandra. Kenapa kita yang di bawah masih terus membawa suasana seperti kemarin? Harusnya kita juga bisa dewasa dan bersama-sama mendukung kebaikan untuk Kota Depok,” pungkasnya.
Dengan semangat silaturahmi, keterbukaan, dan rekonsiliasi, pertemuan antara PRID dan Gedor ini diharapkan menjadi contoh bahwa perbedaan politik bukan akhir dari kebersamaan, melainkan bagian dari proses demokrasi yang pada akhirnya harus bermuara pada persatuan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat Kota Depok. (Ht)
