DEPOK | fokuskota.com – Aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas PT Kurnia Cipta Gemilang di wilayah Kelurahan Tapos, Kota Depok, mendapat tindak lanjut serius dari pemerintah. Melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, pemerintah memaparkan hasil pemeriksaan kualitas udara dan air sekaligus mengungkap sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pemaparan hasil tindak lanjut aduan tersebut berlangsung pada Jumat (20/11/2026), dengan dihadiri Lurah Tapos H. Hidayat, perwakilan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan (P3L), Kabid DLHK Budiman, tenaga ahli lingkungan hidup Bambang, perwakilan perusahaan, serta masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjawab keluhan yang selama ini berkembang, khususnya terkait dugaan pencemaran udara dan kualitas air di sekitar kawasan perusahaan.
Dalam sambutannya, Lurah Tapos H. Hidayat menegaskan bahwa pemerintah kelurahan berupaya menjembatani aspirasi masyarakat agar persoalan lingkungan mendapatkan penjelasan yang transparan dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Ia berharap hasil pemeriksaan yang disampaikan pemerintah dan tenaga ahli dapat memberikan pemahaman kepada warga sekaligus menjadi dasar penyelesaian persoalan.
“Kami berterima kasih atas kehadiran seluruh pihak. Harapannya, keluhan masyarakat dapat dijawab dengan jelas sehingga ke depan lingkungan tetap aman, nyaman, dan tidak ada lagi persoalan yang meresahkan warga,” ungkap Hidayat.
Dalam pemaparannya, Mahmud dari bidang P3L menjelaskan, informasi awal mengenai dugaan pencemaran diterima melalui media sosial pada 16 Agustus 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melakukan verifikasi lapangan pada 20 Agustus 2026.
Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan unsur Kelurahan Tapos, LPM, serta pengurus RT setempat. Pemerintah juga melakukan pemeriksaan lanjutan bersama kepolisian dan mendatangi lingkungan permukiman, termasuk rumah warga bernama Dewi yang sebelumnya menyampaikan keluhan.
Mahmud menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan administrasi, PT Kurnia Cipta Gemilang telah memiliki sejumlah dokumen lingkungan dan administrasi perusahaan, termasuk SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
Meski demikian, hasil pemeriksaan lapangan menemukan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki oleh perusahaan.
“Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan. Kami sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan dan sejauh ini mereka kooperatif. Beberapa rekomendasi perbaikan juga sudah mulai ditindaklanjuti,” jelas Mahmud.
Untuk memastikan kondisi lingkungan, pemerintah melakukan pengujian terhadap sejumlah parameter, meliputi kualitas udara ambien, kebisingan, kualitas udara lingkungan kerja, kualitas air bersih, serta air pendingin (cooling water).
Khusus pengujian air bersih, sampel diambil dari enam titik, yakni tiga titik di sekitar kawasan perusahaan dan tiga titik lainnya di lingkungan permukiman sekitar rumah warga yang mengadu.
Hasil pengujian tersebut kemudian dipaparkan oleh tenaga ahli lingkungan hidup Bambang dan jajaran DLHK.
Tenaga ahli lingkungan hidup Bambang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan, secara umum parameter lingkungan yang diuji masih memenuhi ketentuan baku mutu.
Namun, ia memberikan perhatian khusus terhadap sistem pengendalian emisi udara di lingkungan perusahaan.
Menurutnya, perusahaan perlu melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pengendalian emisi agar aktivitas produksi tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Bambang menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada perusahaan. Pihak perusahaan juga telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembenahan dan mulai mengerjakan perbaikan fasilitas pengendalian emisi.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan kualitas udara di kawasan permukiman tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan satu sumber pencemaran. Aktivitas kendaraan, pembakaran terbuka, kegiatan industri, serta berbagai aktivitas manusia dapat memengaruhi kualitas udara.
Karena itu, diperlukan pengawasan dan pengujian yang objektif untuk memastikan sumber permasalahan berdasarkan bukti ilmiah.
Sementara itu, Kabid DLHK Budiman mengungkapkan bahwa dari hasil pengujian sampel air ditemukan kandungan bakteri Escherichia coli (E. coli) yang menjadi salah satu parameter perhatian.
Menurut Budiman, tingginya kandungan E. coli dapat berkaitan dengan persoalan sanitasi, salah satunya kemungkinan kebocoran atau kondisi septic tank yang sudah tidak kedap.
Namun, ia menegaskan bahwa dugaan sumber tersebut masih perlu diperhatikan dan tidak dapat langsung disimpulkan berasal dari satu penyebab tertentu.
Sebagai langkah penanganan, Budiman menyarankan agar pihak kelurahan bersama LPM melakukan pendataan dan mengajukan permohonan kepada dinas terkait untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal atau fasilitas septic tank kedap.
“Kami menyarankan pihak kelurahan dan LPM bersurat kepada dinas terkait, dalam hal ini PUPR, agar dapat dilakukan pendataan dan diupayakan pembangunan IPAL komunal atau septic tank yang kedap. Ini penting untuk memperbaiki sanitasi lingkungan masyarakat,” jelas Budiman.
Terkait kualitas udara, Budiman menyampaikan bahwa hasil pengujian yang dipaparkan tidak menunjukkan parameter yang melampaui baku mutu sesuai ketentuan yang digunakan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan, termasuk memperhatikan kondisi sanitasi, penggunaan air tanah, serta memanfaatkan layanan air perpipaan seperti PDAM apabila tersedia.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kondisi lingkungan di sekitar kawasan usaha.
Budiman berharap hasil pemeriksaan yang telah dipaparkan dapat diteruskan kepada warga yang sebelumnya menyampaikan pengaduan, termasuk Dewi yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah Kelurahan Tapos diharapkan menindaklanjuti rekomendasi terkait persoalan sanitasi melalui pendataan warga dan koordinasi dengan dinas terkait, termasuk untuk kemungkinan program pembangunan IPAL komunal pada 2027.
Di sisi lain, PT Kurnia Cipta Gemilang tetap harus konsisten menjalankan komitmen perbaikan fasilitas pengendalian emisi dan memenuhi seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan.
Penanganan aduan ini menjadi pengingat bahwa keberadaan kegiatan usaha di tengah kawasan permukiman harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sebab, kepentingan investasi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Pengawasan tidak boleh berhenti pada hasil pemeriksaan, tetapi harus dibuktikan melalui perbaikan nyata dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup.(Hetti)








