DEPOK | FOKUSKOTA.com – Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok menilai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk memperkuat pembangunan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Pandangan Umum Fraksi Gerindra tersebut dibacakan Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
Gerry mengatakan, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Depok dalam menyusun perubahan APBD yang dinilai tetap mengedepankan prinsip tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, terukur, dan akuntabel.
“Kami melihat Rancangan Perubahan APBD 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh warga,” ujar Gerry.
Menurutnya, arah perubahan APBD 2026 juga perlu konsisten dengan visi pembangunan Kota Depok “Bersama Depok Maju”, terutama dalam memperkuat sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Gerry menilai peningkatan pendapatan daerah memberikan ruang fiskal tambahan bagi Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat program pembangunan.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp4,157 triliun menjadi Rp4,335 triliun.
“Peningkatan pendapatan ini harus diikuti dengan kualitas belanja yang semakin baik. Jangan sampai peningkatan pendapatan hanya berhenti pada angka, tetapi harus dikonversikan menjadi program pembangunan yang produktif dan memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Gerry.
Ia juga mengapresiasi adanya efisiensi belanja operasi yang kemudian diarahkan untuk memperkuat belanja modal.
Menurutnya, peningkatan belanja modal, khususnya untuk jalan, jaringan, dan irigasi, menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan infrastruktur Kota Depok.
“Kami mengapresiasi adanya pergeseran anggaran yang lebih memperkuat belanja modal. Infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang baik,” tegasnya.
Gerry menegaskan persoalan kemacetan, banjir, dan persampahan tidak boleh hanya menjadi agenda rutin pemerintah, tetapi harus ditangani melalui program yang konkret.
Sejumlah pembangunan dan rekonstruksi jalan strategis yang masuk dalam prioritas perubahan APBD, menurutnya, perlu dikawal agar benar-benar mampu memperbaiki konektivitas dan mobilitas warga.
“Kemacetan bukan hanya persoalan lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan harus direncanakan secara matang dan dikawal sampai selesai,” jelas Gerry.
Hal yang sama disampaikan terkait persoalan banjir dan persampahan.
“Penanganan banjir dan persampahan harus dilakukan secara berkelanjutan. Infrastruktur drainase harus diperkuat, sementara pelayanan persampahan harus dijaga agar tetap berjalan optimal. Masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar program di atas kertas,” ujarnya.
Gerry juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang menjadi bagian penting dalam perubahan APBD 2026.
Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan harus diikuti peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta dukungan terhadap tenaga pendidik.
Sementara di sektor kesehatan, penguatan fasilitas pelayanan seperti rumah sakit dan puskesmas dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang semakin mudah dan berkualitas.
“Pendidikan dan kesehatan adalah investasi untuk masa depan masyarakat Depok. Anggaran yang dialokasikan harus benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan, bukan hanya memenuhi kewajiban anggaran,” kata Gerry.
Terkait penyertaan modal daerah sebesar Rp40 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Asasta Depok, Gerry menyatakan Fraksi Gerindra mendukung penguatan perusahaan daerah tersebut untuk memperluas pelayanan air bersih.
Namun, ia menekankan pentingnya target kinerja yang terukur.
“Penyertaan modal harus memberikan dampak yang jelas. Kami ingin tambahan modal tersebut dapat memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kualitas air bersih yang diterima masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
Gerry mendorong adanya dukungan terhadap penyediaan lokasi, sarana, prasarana, dan tata kelola koperasi agar keberadaannya tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan.
“Koperasi Merah Putih harus mampu berkembang menjadi wadah ekonomi masyarakat. Karena itu, perlu ada dukungan yang konsisten agar koperasi memiliki sarana, prasarana, tata kelola, dan kegiatan ekonomi yang benar-benar berjalan,” tutur Gerry.
Gerry menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mengawal proses pembahasan Perubahan APBD 2026 secara konstruktif bersama Pemerintah Kota Depok.
Menurutnya, hubungan eksekutif dan legislatif harus diarahkan pada tujuan yang sama, yakni memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, Fraksi Gerindra akan terus mengawal agar APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, memperkuat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Depok,” pungkas Gerry (Ht)
