DEPOK | FOKUSKOTA.com – Peringatan Hari Nelayan Nasional tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif atas ancaman serius yang membayangi masa depan sektor maritim Indonesia. Di balik perayaan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan: jutaan warga pesisir kini berada di garis depan krisis iklim yang kian nyata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat sekitar 30,2 juta masyarakat pesisir menghadapi risiko langsung akibat perubahan iklim. Bahkan, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (2022) memproyeksikan potensi penurunan nilai ekonomi sektor perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia hingga 26 persen pada tahun 2050 jika tidak ada langkah mitigasi yang signifikan.
Potret suram ini diperkuat oleh hasil penelitian terbaru tim akademisi Universitas Pertamina di Teluk Aru, Kalimantan Selatan. Dipimpin oleh Ita Musfirowati Hanika, riset lintas disiplin tersebut mengungkap bahwa kawasan yang memiliki potensi tangkapan hingga 98.000 ton per tahun kini justru menghadapi tekanan berat akibat perubahan iklim.
Ita menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana akademik, melainkan telah menjadi gangguan nyata bagi kehidupan nelayan. “Perubahan pola cuaca yang ekstrem membuat nelayan kerap terpaksa berhenti melaut. Selain itu, anomali migrasi ikan membuat lokasi tangkapan semakin sulit diprediksi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pergeseran musim telah merusak pola hidup masyarakat pesisir. Musim Barat yang biasanya berlangsung tiga bulan kini dapat memanjang hingga lima bulan akibat perubahan arah angin yang tidak menentu. Dampaknya, pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi pedoman nelayan menjadi tidak lagi relevan.
“Kami juga menemukan bahwa meskipun nelayan menyadari risiko, mereka tidak memiliki akses informasi cuaca yang cukup akurat untuk mendukung pengambilan keputusan harian,” tambah Ita.
Kondisi di lapangan mempertegas temuan tersebut. Lahudina (74), nelayan senior di Teluk Aru, menggambarkan pahitnya realitas yang dihadapi. “Sekarang penghasilan nelayan sedang ‘sakit’. Pernah semalaman melaut hanya dapat satu ikan, dijual Rp35.000, padahal biaya operasional mencapai Rp100.000. Kami malah merugi,” tuturnya.
Tekanan ekonomi bahkan memaksa sebagian nelayan beralih profesi. Seperti yang dialami Kaswin, yang kini meninggalkan laut dan beralih menjadi petani cengkeh demi bertahan hidup.
Riset yang telah dipublikasikan dalam forum internasional ini juga mencatat kenaikan permukaan laut sekitar 3,5 mm per tahun serta penurunan hasil tangkapan hingga 15 persen. Sementara itu, biaya operasional melaut yang mencapai Rp300.000 per perjalanan kerap tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Melalui pendekatan perilaku dan ketahanan hidup, penelitian ini menyimpulkan bahwa nelayan sebenarnya memiliki kesadaran tinggi untuk beradaptasi. Namun, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi menjadi hambatan utama.
Tim peneliti merekomendasikan penguatan kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan teknis di lapangan, seperti kemudahan akses pembiayaan untuk perbaikan armada serta penyediaan teknologi informasi cuaca yang akurat dan mudah diakses.
Menutup refleksi tersebut, Rektor Universitas Pertamina, Wawan Gunawan A. Kadir, menegaskan komitmen institusinya dalam menjawab tantangan ini.
“Universitas Pertamina berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi keberlanjutan masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi langkah konkret untuk menjembatani kebutuhan nelayan dengan kebijakan berbasis riset, demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” tegasnya.
Momentum Hari Nelayan tahun ini pun menjadi pengingat keras bahwa tanpa langkah nyata dan terukur, krisis iklim bukan hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga masa depan ekonomi jutaan masyarakat pesisir Indonesia. (Ht)
